KORANUSANTARA – Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) boleh membusungkan dada jelang Pilpres 2024. Dihuni empat parpol; Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN, koalisi ini punya kekuatan besar. Kendati begitu, masih ada pekerjaan rumah. Apalagi kalau bukan menentukkan bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Prabowo Subianto yang sudah disepakati maju sebagai bakal capres.
Kubu PKB pastinya mati-matian mempertahankan Muhaimin Iskandar untuk cawapres Prabowo. Mengingat baik PKB maupun Gerindra merupakan pencetus lahirnya KKIR. “PKB telah berijtihad untuk mengusung Gus Imin (sapaan Muhaimin, Red) dalam Pilpres 2024,” ujar Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda.
Sementara PAN mengusulkan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai cawapres. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) mengaku bakal membahas usulan Erick menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Namun, dirinya mengaku tidak mau terburu-buru.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS) Agung Baskoro mengatakan, penentuan cawapres Prabowo berpotensi rumit. Sebab, masing-masing parpol yang memberikan dukungan sudah memiliki nama yang hendak diusulkan. “Karena bila di internal KKIR semua ketua umum yang menjadi anggota ingin menjadi cawapres, maka kebuntuan politik atau political deadlock bisa terjadi,’’katanya.
Namun, situasi itu juga memunculkan peluang bagi masuknya orang-orang non partai. Khususnya mereka yang mendapat restu dari Presiden Jokowi. Sebab, di titik itulah dibutuhkan win-win solution yang bisa diterima semua partai. “Gibran (wali kota Solo), Khofifah (gubernur Jatim), atau nama lainnya ini, berpotensi untuk dipasangkan jika langsung dihadirkan oleh Presiden Jokowi,” imbuhnya.
Meski ditampik, Agung menilai sulit untuk memisahkan kaitan Jokowi dengan KKIR. Bukan hanya para ketumnya yang merupakan anggota kabinet langsung, Jokowi juga kerap menunjukkan endorsmen pada Prabowo. Karena itu, relasi intim yang terbangun antara Jokowi dengan Prabowo, Zulkifli Hasan maupun Airlangga Hartarto bukan lagi sebatas soal kinerja, tapi bagaimana hal-hal strategis lain turut dibahas, termasuk soal pilpres. “Di titik inilah susah untuk tidak mengaitkan bergabungnya Golkar-PAN tanpa hadirnya dukungan istana,” jelasnya.
Namun, Presiden Joko Widodo menampik anggapan itu. Ketika ditanya merapatnya Golkar dan PAN ke kubu Prabowo, Jokowi enggan berkomentar. Dia menyerahkan itu ke partai. “Urusannya Golkar, urusannya PAN, urusannya Gerindra, urusannya PKB. Itu urusannya partai-partai,” ucapnya.
Jokowi juga menampik ada komunikasi antara dirinya dengan partai-partai. Meski dua ketua umum partai itu adalah menterinya. “Saya bukan ketua partai. Saya presiden,” tegasnya saat menemui media seusai pemberian Tanda Kehormatan.(*)
