SENDAWAR – Bupati Kutai Barat (Kubar) Frederick Edwin mengingatkan 23 instansi yang tergabung dalam Mal Pelayanan Publik (MPP) agar tidak menjadikan kerja sama pelayanan sekadar formalitas. Seluruh instansi diminta memastikan masyarakat benar-benar memperoleh layanan yang cepat, mudah, transparan, dan memiliki kepastian waktu penyelesaian.
Penegasan tersebut disampaikan Frederick saat penandatanganan Naskah Kerja Sama Pelaksanaan Pelayanan MPP Kubar di Gedung MPP, Kompleks Perkantoran Pemkab Kutai Barat, Jalan Sendawar Raya I, Kecamatan Barong Tongkok, Rabu (4/11/2026).
Kerja sama tersebut melibatkan tujuh instansi vertikal, satu lembaga perbankan, dan 15 perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kubar.
Frederick mengatakan, keberadaan MPP harus mempermudah masyarakat mengurus berbagai kebutuhan administrasi dan pelayanan pemerintahan dalam satu lokasi.
“Penandatanganan kerja sama ini harus menjadi langkah konkret dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antarinstansi. Tujuan akhirnya adalah menghadirkan pelayanan publik yang terintegrasi, sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai kebutuhan layanan pemerintahan dalam satu tempat,” tegasnya.
Menurutnya, integrasi pelayanan tidak cukup hanya dengan menyediakan gedung dan menghadirkan petugas dari berbagai instansi. Setiap penyelenggara harus memiliki prosedur yang jelas, waktu penyelesaian terukur, serta petugas yang mampu memberikan informasi secara tepat.
Frederick meminta seluruh instansi segera menindaklanjuti kesepakatan tersebut melalui pelayanan yang konsisten dan berkelanjutan.
“Jangan sampai kerja sama ini hanya sebatas dokumen. Setiap instansi harus memastikan layanan benar-benar berjalan, memiliki prosedur yang jelas, kepastian waktu penyelesaian, serta didukung petugas yang profesional, disiplin, dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kualitas pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Keberhasilan MPP, menurutnya, bukan ditentukan banyaknya instansi yang bergabung maupun kelengkapan fasilitas.
Ukuran utamanya adalah kemudahan akses, kecepatan pelayanan, kepastian prosedur, dan kepuasan masyarakat.
“Keberhasilan MPP bukan hanya dilihat dari banyaknya instansi yang bergabung, tetapi dari kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Karena itu, seluruh penyelenggara harus mengutamakan kebutuhan masyarakat dan memastikan setiap layanan berjalan sesuai standar,” katanya.
Frederick berharap koordinasi antarinstansi dapat mengurangi hambatan birokrasi, terutama dalam pelayanan yang membutuhkan keterlibatan lebih dari satu lembaga.
Ia meminta seluruh pihak menjaga komitmen yang telah disepakati agar MPP mampu menjadi pusat pelayanan publik yang efektif dan mudah dijangkau masyarakat Kutai Barat.
“Melalui sinergi ini, kita ingin menjadikan MPP sebagai salah satu wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kutai Barat. Saya berharap kerja sama ini berjalan optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” pungkasnya.
Penandatanganan kerja sama tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Kubar Nanang Adriani, Sekretaris Daerah Erik Victory, unsur Forkopimda, Asisten I Nopandel, Plt Asisten III Mobilala, serta jajaran perangkat daerah dan pimpinan instansi terkait. (Adv/Diskominfo Kubar)
Pewarta: Ichal
Editor: Agus S
