JAKARTA – Bareskrim Polri telah memeriksa 59 saksi dalam penyidikan dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penyidik kini mendalami tiga unsur, yakni pemufakatan jahat, persiapan, dan permulaan pelaksanaan perbuatan. Perkara tersebut merupakan pengembangan dari kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret empat perwira tinggi Polri.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro mengatakan pendalaman dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana makar.
“Kami harus menganalisa bahwa terdapat perbuatan persiapan. Yang kedua ya, dari sejak pemufakatan, persiapan, dan permulaan perbuatan. Tiga hal ini yang menjadi fokus kami,” kata Susatyo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Penyidikan dugaan makar dimulai setelah Bareskrim menerima laporan polisi pada 11 November 2026. Sejak itu, penyidik memeriksa sejumlah pihak dan mengumpulkan barang bukti untuk menelusuri dugaan keterkaitan antara penyadapan ilegal dan perbuatan terhadap keamanan negara.
Susatyo menyebut 59 orang telah diperiksa sebagai saksi. Mereka terdiri atas pihak-pihak yang mengetahui perkara, termasuk empat tersangka dalam kasus penyadapan ilegal.
“Semua saksi sudah kami periksa. Baik pada tersangka kasus penyadapan ilegal ya, juga saksi-saksi lainnya,” ujarnya.
Menurut Susatyo, penyidik juga mendalami keterangan sejumlah saksi yang diduga mengetahui persiapan maupun pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.
“Jadi semua tersangka pada penyadapan ilegal itu sudah kami periksa sebagai saksi, juga saksi-saksi lain yang berpotensial ya, berdasarkan keterangan dan sebagainya untuk menjadi tersangka,” katanya.
Empat tersangka dalam perkara penyadapan ilegal adalah mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol. Slamet Uliandi.
Status tersangka keempatnya berkaitan dengan perkara dugaan penyadapan ilegal. Sementara dalam penyidikan dugaan makar, polisi masih mengumpulkan bukti untuk menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Selain memeriksa saksi, Bareskrim telah menggeledah sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara.
Salah satunya sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang disebut digunakan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai posko.
Penggeledahan dilakukan Selasa (17/11/2026) malam. Penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara dan mencari dokumen serta barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan aktivitas di lokasi tersebut.
“Ada beberapa posko yang kami lakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan pemeriksaan sebagai bagian daripada pengumpulan bukti tindak pidana makar,” kata Susatyo.
Namun, Bareskrim belum memerinci barang bukti yang ditemukan maupun disita dari lokasi penggeledahan.
Untuk memeriksa hasil penyidikan, Bareskrim menggelar perkara secara internal pada Kamis (19/11/2026).
Gelar perkara tersebut melibatkan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum, Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik), Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), serta Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri.
Penyidik juga mengundang Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan sejumlah ahli untuk memberikan pandangan mengenai konstruksi hukum perkara.
“Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru,” ujar Susatyo.
Menurutnya, keterlibatan Kompolnas dan para ahli diperlukan agar penilaian terhadap fakta dan alat bukti tidak hanya didasarkan pada pandangan penyidik.
“Sehingga hasil dari apa yang kami lakukan tentunya kami laksanakan gelar perkara secara internal untuk memastikan juga kami juga mengundang juga dari Kompolnas untuk memastikan bahwa tidak ada unsur subjektivitas dalam penanganan perkara ini,” jelasnya.
Dalam gelar perkara tersebut, penyidik mendalami dugaan pemufakatan jahat, persiapan, serta permulaan pelaksanaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHP.
Pemeriksaan diarahkan untuk mengetahui apakah dugaan penyadapan ilegal yang telah ditangani Bareskrim memiliki hubungan dengan rencana atau tindakan yang memenuhi unsur makar.
Bareskrim sebelumnya mengungkap dugaan penyadapan terhadap nomor komunikasi Presiden Prabowo serta sejumlah pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, jurnalis, dan tokoh masyarakat.
Penyidik juga mendalami dugaan akses ilegal dan penghapusan data elektronik yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Meski kedua penyidikan memiliki keterkaitan, pembuktian dugaan makar dilakukan secara terpisah dari perkara penyadapan ilegal.
Bareskrim juga telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada kejaksaan dan melakukan koordinasi dengan jaksa peneliti.
Setelah gelar perkara internal, penyidik dijadwalkan memaparkan perkembangan perkara kepada Kejaksaan Agung pada Jumat (20/11/2026).
Susatyo mengatakan penyidik akan menyampaikan hasil pendalaman setelah seluruh fakta dan alat bukti diperiksa.
Hingga berita ini diturunkan, Bareskrim belum mengumumkan tersangka khusus dalam perkara dugaan makar terhadap Presiden Prabowo.
Editor: Agus S



