JAKARTA – Pemerintah menargetkan penyaluran bantuan presiden (banpres) sebesar Rp3 juta per usaha mikro bagi pelaku usaha terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat rampung sebelum Desember 2026. Hingga 28 Oktober, sebanyak 112.849 usaha mikro telah ditetapkan sebagai penerima tahap pertama, sementara usulan calon penerima lainnya masih harus melalui proses verifikasi.
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, mengatakan pemerintah terus berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihak terkait untuk memastikan bantuan disalurkan kepada penerima yang memenuhi persyaratan.
“Targetnya adalah menyelesaikan distribusi banpres sebelum Desember. Koordinasi dengan OJK dan pihak terkait terus dilakukan untuk memastikan distribusi tepat sasaran,” kata Maman dalam rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera di Jakarta, Rabu (28/10/2026), sebagaimana dikutip dari siaran pers.
Dari total penerima tahap pertama, sebanyak 70.296 usaha mikro berada di Aceh, 25.491 di Sumatera Utara, dan 17.062 di Sumatera Barat.
Sebelumnya, pemerintah daerah telah mengusulkan 206.466 calon penerima bantuan dari 48 kabupaten/kota terdampak bencana. Dengan 112.849 usaha mikro yang telah ditetapkan sebagai penerima tahap pertama, masih terdapat 93.617 calon penerima yang belum tercantum dalam daftar tersebut.
Maman menjelaskan, proses verifikasi dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Pemeriksaan mencakup validitas nomor induk kependudukan (NIK) serta status calon penerima, termasuk apakah yang bersangkutan merupakan aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI atau Polri, maupun penerima kredit usaha rakyat (KUR) atau kredit perbankan aktif.
Pemerintah daerah diminta melengkapi dan memperbaiki usulan calon penerima tahap kedua paling lambat 2 November 2026. Kementerian UMKM menyebut masih terdapat kuota bagi 87.151 usaha mikro yang dapat dipenuhi melalui proses tersebut.
Selain bantuan tunai, pemerintah menyiapkan dukungan untuk memulihkan kapasitas produksi dan memperkuat usaha masyarakat terdampak. Kementerian UMKM mengalokasikan Rp2,6 miliar untuk bantuan alat produksi, termasuk revitalisasi Rumah Produksi Bersama komoditas nilam di Aceh Tamiang serta penyediaan 11 unit alat dan mesin produksi.
Kementerian juga mengalokasikan Rp11,2 miliar untuk program pemberdayaan UMKM dan wirausaha. Program ini ditargetkan menjangkau 12.386 pengusaha melalui peningkatan kapasitas produksi, pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), fasilitasi kemitraan, serta perluasan akses pasar dan pembiayaan KUR.
Dukungan lainnya berupa alokasi Rp3,6 miliar untuk menghadirkan delapan Klinik UMKM Bangkit dengan dukungan 32 tenaga pendamping di wilayah terdampak bencana.
Secara keseluruhan, Kementerian UMKM mengalokasikan anggaran Rp618,88 miliar pada 2026 untuk mendukung pemulihan 212.386 UMKM dan wirausaha di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Sementara itu, kebutuhan anggaran pemulihan UMKM pascabencana Sumatera untuk periode 2026–2028 diproyeksikan mencapai Rp1,26 triliun. Kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa pemulihan usaha tidak hanya bergantung pada bantuan awal, tetapi juga memerlukan dukungan berkelanjutan agar pelaku usaha dapat kembali menjalankan kegiatan ekonomi. (ANT/KN)
