JAKARTA – Rencana ekspor listrik Indonesia ke Singapura belum menemui kepastian. Pemerintah menegaskan penjualan listrik ke luar negeri hanya dapat dilakukan jika negara pembeli menyepakati harga yang ditetapkan Indonesia. Jika tidak, kebutuhan listrik domestik akan tetap menjadi prioritas.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan pemerintah telah melakukan perhitungan harga ekspor melalui Kementerian ESDM. Karena itu, Indonesia tidak akan menurunkan harga hanya untuk memenuhi permintaan calon pembeli.
“Selama harganya cocok, ikuti harga kita, memungkinkan dong. Tapi kalau harganya tidak cocok, kami akan memprioritaskan untuk kebutuhan di dalam negeri,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/11/2026).
Bahlil juga meminta Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara tidak terpengaruh lobi pihak-pihak yang menginginkan penurunan harga listrik yang ditawarkan Indonesia.
“Saya minta untuk Danantara enggak boleh dilobi, untuk mau mengikuti agar harga bisa turun,” ujarnya.
Menurut Bahlil, kerja sama perdagangan listrik lintas negara harus memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Pemerintah tidak ingin ekspor dilakukan apabila harga yang disepakati belum memberikan manfaat ekonomi yang seimbang bagi Indonesia.
“Menyangkut dengan ekspor listrik kita, saya katakan bahwa yang pertama kita perhatikan harus saling menguntungkan. Kalau harganya belum cocok, kita enggak bisa,” tegasnya.
Ia kembali menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan listrik dalam negeri harus didahulukan sebelum pemerintah membuka peluang penjualan energi ke negara lain.
“Kita harus memenuhi dulu apa yang menjadi kebutuhan kita di domestik,” pungkasnya.
Sikap tersebut sejalan dengan pernyataan Bahlil sebelumnya yang menyebut Indonesia belum dapat mengekspor listrik dalam waktu dekat karena kebutuhan energi di dalam negeri masih harus dipenuhi.
Pernyataan itu disampaikan saat pembukaan Mineral and Batubara Convention and Exhibition (Minerba Convex) 2026 di Jakarta. Saat itu, Bahlil menegaskan Indonesia masih membutuhkan pasokan listrik untuk mendukung kebutuhan domestik.
Sementara itu, rencana perdagangan listrik lintas batas dengan Singapura sebelumnya telah memasuki tahap negosiasi harga. Pada Juli 2026, Bahlil menyampaikan pemerintah tengah membahas harga listrik hijau agar kerja sama tersebut memberikan manfaat ekonomi yang seimbang bagi kedua negara.
Dalam skema tersebut, perdagangan listrik menjadi bagian dari penguatan hubungan ekonomi Indonesia-Singapura, khususnya di sektor energi hijau dan transisi energi.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menunjuk BPI Danantara untuk melaksanakan implementasi kerja sama perdagangan listrik lintas batas tersebut.
Namun, kepastian harga masih menjadi salah satu faktor penentu sebelum rencana ekspor listrik dapat direalisasikan. Pemerintah menegaskan kepentingan domestik dan nilai ekonomi bagi Indonesia tetap menjadi pertimbangan utama dalam negosiasi. (ANT/KN)
