JAKARTA – Pemerintah Indonesia belum membahas lebih lanjut tawaran Malaysia untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan. Padahal, upaya pemadaman masih menghadapi kendala di sejumlah lokasi, termasuk kawasan yang sulit dijangkau dari udara akibat kabut asap tebal.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman, mengatakan tawaran bantuan tersebut belum menjadi pembahasan dalam rapat terbatas penanganan karhutla di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10/2026) malam.
“Tadi belum dibahas,” ujar Dudung saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai tawaran bantuan dari Malaysia dan Singapura.
Sebelumnya, Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi, menyatakan pemerintahnya masih menunggu respons Indonesia terkait tawaran bantuan pemadaman karhutla di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Namun, hingga rapat terbatas tersebut berlangsung, pemerintah Indonesia belum membahas lebih lanjut tawaran bantuan itu.
Di tengah upaya penanganan karhutla, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kebakaran di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah.
Dudung mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian terhadap kebakaran di kawasan konservasi tersebut karena Taman Nasional Tanjung Puting merupakan salah satu pusat konservasi dan rehabilitasi orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus).
Selain di Tanjung Puting, pemadaman juga terus dilakukan di sejumlah lokasi lain di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.
Pemerintah mengintensifkan operasi untuk mengendalikan kebakaran, terutama di kawasan konservasi yang memiliki nilai penting bagi kelestarian ekosistem dan satwa liar.
Menurut Dudung, penanganan karhutla saat ini lebih banyak mengandalkan operasi darat. Salah satu kendalanya adalah terbatasnya jarak pandang akibat kabut asap tebal yang menyulitkan helikopter menjangkau sejumlah titik kebakaran.
Ia menyebut laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan operasi helikopter telah dilaksanakan, tetapi pemadaman melalui jalur darat masih lebih dominan.
“Laporan dari Kepala BNPB bahwa heli, operasional helikopter ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara, karena memang asapnya terlalu tebal,” ujar Dudung.
Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas dalam menjangkau titik api, khususnya di kawasan yang akses daratnya terbatas.
Sementara itu, tawaran bantuan dari negara tetangga masih menunggu pembahasan lebih lanjut dari pemerintah Indonesia.
Perkembangan penanganan karhutla dan keputusan mengenai tawaran bantuan tersebut akan menjadi bagian penting dari upaya mengendalikan kebakaran yang berdampak terhadap lingkungan, kawasan konservasi, dan masyarakat. (ANT/KN)
