SAMARINDA — Jalan gelap bukan sekadar persoalan kenyamanan. Minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU) di sejumlah kawasan pemukiman Kecamatan Sungai Pinang dikeluhkan warga karena dinilai meningkatkan risiko kriminalitas sekaligus membahayakan keselamatan pengguna jalan pada malam hari.
Keluhan tersebut disampaikan warga kepada Anggota DPRD Kota Samarinda, Arie Wibowo, dalam agenda Reses Masa Persidangan III Tahun 2026 di Kemoyang Cafe, Jalan Bukit Alaya, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Minggu (20/4/2026).
Reses yang berlangsung pukul 16.00 hingga 18.00 Wita tu dihadiri perwakilan RT 93, RT 94, RT 03 Gunung Lingai, serta gabungan Koordinator RT Kecamatan Sungai Pinang.
Perwakilan RT 94 menjadi salah satu warga yang menyoroti minimnya penerangan jalan. Kondisi tersebut disebut membuat sejumlah kawasan rawan ketika malam tiba.
“Lampu jalan di area kami sangat minim sehingga rawan kejahatan malam,” ungkap perwakilan RT 94.
Isu keselamatan pemukiman ini diperkuat oleh perwakilan RT 93 yang mengeluhkan akses jalan kerap tergenang air, serta perwakilan RT 03 Gunung Lingai yang menyoroti perbaikan fasilitas umum demi kenyamanan warga.
“Wilayah kami masih sering kebanjiran karena sistem saluran air belum optimal,” ujar perwakilan RT 93.
Sementara itu, warga RT 03 Gunung Lingai menyuarakan kebutuhan perbaikan akses jalan dan fasilitas umum untuk menunjang aktivitas masyarakat.
“Perbaikan akses jalan serta sarana fasilitas umum sangat dibutuhkan warga kami,” tutur perwakilan RT 03 Gunung Lingai.
Tak hanya persoalan infrastruktur, gabungan Koordinator RT Sungai Pinang turut mengusulkan program pemberdayaan ekonomi bagi pemuda dan pelaku usaha lokal. Dukungan modal dan pelatihan dinilai diperlukan untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat.
“Warga butuh dukungan modal usaha dan pelatihan untuk memulihkan perekonomian lokal,” kata salah satu koordinator.
Menanggapi kekhawatiran warga, Arie Wibowo memastikan persoalan penerangan jalan dan keamanan lingkungan menjadi perhatian yang akan dikoordinasikan dengan instansi teknis terkait.
“Kami berkoordinasi dengan dinas teknis agar penerangan jalan dan UMKM terakomodasi,” jelas Arie.
Menurut Arie, penerangan jalan berkaitan langsung dengan kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Karena itu, aspirasi warga tidak berhenti pada forum reses, tetapi akan dikawal melalui fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD.
“Seluruh aspirasi yang disampaikan warga hari ini akan saya kawal ketat,” tegas Arie Wibowo.
Ia juga mendorong usulan perbaikan infrastruktur, termasuk drainase dan jalan lingkungan, agar dapat masuk dalam skema anggaran pembangunan daerah melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
“Pengusulan infrastruktur fisik akan disalurkan melalui Pokir DPRD pada anggaran mendatang,” tambah Arie.
Untuk memastikan kebutuhan warga sesuai dengan kondisi di lapangan, Arie menyatakan siap melakukan peninjauan langsung ke sejumlah titik yang menjadi sumber keluhan masyarakat.
“Saya siap turun ke lapangan mengecek langsung kondisi di pemukiman warga,” pungkas Arie.
Pewarta : Abdi
Editor : Nicha R
