KORANUSANTARA – Silaturahmi kepala desa yang dihadiri calon wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka, menimbulkan polemik. Kegiatan itu dinilai bernuansa politik. Padahal, kepala desa dilarang terlibat dalam politik praktis.
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Surta Wijaya menepis tudingan bahwa organisasinya mendukung pasangan Prabowo-Gibran atau paslon lain. Kalau toh ditemukan di lapangan, Surta menegaskan bahwa dukungan tersebut bukan berasal dari induk kelompoknya. ”Kami tidak berpikir untuk mendukung salah satu (pasangan capres-cawapres, Red),” ujarnya.
Diketahui, Apdesi merupakan satu dari delapan organisasi desa yang meramaikan acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Desa 2023 di Indonesia Arena, Minggu, 19 November 2023. Surta mengakui, aparatur desa memang dilarang berpolitik. Apalagi sampai ikut menjadi tim kampanye. Namun, sebagai pribadi yang memiliki hak memilih, Surta menyebutkan bahwa kepala desa boleh memberikan dukungan.
Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Nurlia Dian Paramita mengatakan, dugaan gerakan politik yang dilakukan jajaran desa merupakan pelanggaran. Sebab, kepala desa menjadi pihak yang harus netral sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun UU 7/2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu.
”Ini adalah bentuk penghinaan aparat desa terhadap negara hukum di Indonesia, yang jelas-jelas melarang kepala desa beserta aparatnya terlibat atau mendukung calon tertentu,” cetusnya. Karena itu, dia berharap Bawaslu mengusut kasus tersebut sampai tuntas.
Kasus tersebut kini sedang dalam penyelidikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, berdasar laporan jajarannya, dalam kegiatan itu tidak terdapat unsur ajakan untuk mendukung calon tertentu. Meski demikian, Bagja mengaku akan menelusuri lebih dalam lagi. ”Kita teliti laporan dari pengawas,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, narasi mendukung pasangan Prabowo-Gibran beberapa kali menggema. Bahkan, panitia menggunakan foto Prabowo-Gibran pada tanda peserta untuk acara Desa Bersatu tersebut.
Terpisah, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran Ahmad Muzani menepis isu yang menyebut adanya deklarasi dukungan kepala desa dalam kegiatan di Senayan Minggu lalu. ”Gak ada di acara itu,” ujar sosok yang juga menjabat Sekjen Partai Gerindra tersebut.
Muzani yang juga hadir dalam kegiatan itu mengatakan, di situ dirinya dan Gibran hadir sebatas untuk silaturahmi. Sekaligus ada jajaran kepala desa yang ingin menyampaikan aspirasi dan keluhan. ”Maka, judulnya kita mendengar, didengerin, namanya mendengar. Tidak ada deklarasi, tidak ada dukungan,” imbuhnya. Soal apakah mereka akan mendukung Prabowo atau tidak, Muzani menegaskan bahwa itu bukan ranah TKN.(*)
