JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta pengelolaan APBN 2027 dilakukan secara efisien dan ter tersebut disampaikan setelah DPR RI bersama pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belukur agar anggaran negara dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat, perlindungan sosial, serta pembangunan infrastruktur.
Arahan tersebut disampaikan setelah DPR RI bersama pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027 menjadi Undang-Undang APBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (29/9/2026).
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan Presiden Prabowo menekankan pentingnya menjaga kredibilitas APBN di tengah kebutuhan belanja negara yang besar.
“Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan, dan juga jumlah belanja. Jumlah pendapatan negara Rp3.400 triliun lebih, kemudian belanja negara Rp4.100 triliun lebih,” kata Suahasil seusai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Menurut Suahasil, selain menjaga kondisi perekonomian dalam jangka pendek, pemerintah juga perlu memperkuat berbagai bantuan yang dibutuhkan masyarakat.
Presiden kemudian memberikan arahan agar APBN tetap dikelola secara kredibel dengan mengedepankan efisiensi.
“Arahan Bapak Presiden adalah untuk terus menjaga APBN supaya tetap kredibel, dan dilakukan terus efisiensi secara terukur agar yang namanya anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial, dan membangun infrastruktur,” ujar Suahasil.
Dalam rapat tersebut, pemerintah juga membahas hubungan pembiayaan pembangunan antara APBN dan Danantara.
Suahasil mengatakan pemerintah mendorong kolaborasi yang erat antara APBN dan Danantara dengan pembagian peran sesuai karakter masing-masing.
“Kami berkolaborasi dengan sangat-sangat erat antara Danantara dengan APBN. Jadi, ibaratnya, Danantara dan APBN itu saling kolaborasi, berbagi tugas supaya menjaga perekonomian Indonesia,” katanya.
Ia menjelaskan APBN tetap diarahkan untuk membiayai berbagai kebutuhan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dasar, serta operasional pemerintahan.
Sementara itu, Danantara memiliki peran yang lebih kuat pada sisi investasi.
“APBN digunakan untuk membiayai program-program yang sifatnya pelayanan publik, infrastruktur dasar, dan operasional pemerintah. Kemudian, Danantara itu adalah investasi. Investasi akan sangat kuat di Danantara,” ujar Suahasil.
Menurut dia, sinergi kedua instrumen tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga perekonomian sekal kini memiliki landasan anggaran untuk menjalankan program pada tahun mendatang. Arahan Presiden menempatkan efisiensi, perlindungan sosial, pelayanan publik, dan pembangunan infrastruktur sebagai bagian penting dalamigus mendukung berbagai agenda pembangunan.
Dengan telah disahkannya APBN 2027, pemerintah kini memiliki landasan anggaran untuk menjalankan program pada tahun mendatang. Arahan Presiden menempatkan efisiensi, perlindungan sosial, pelayanan publik, dan pembangunan infrastruktur sebagai bagian penting dalam pemanfaatan anggaran negara. (ANT/KN)
