TANJUNG REDEB – Sejumlah nelayan di Pesisir Selatan Berau merasa bahwa bantuan yang disalurkan oleh pemerintah belum merata. Kondisi ini juga menjadi perhatian Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina.
Elita menyadari bahwa bantuan yang diberikan pemerintah biasanya disalurkan kepada kelompok nelayan agar proses penyalurannya lebih mudah. “Mungkin ada beberapa nama yang terlewat oleh pengurus kelompok, sehingga mereka belum menerima bantuan hingga saat ini,” ungkapnya.
Menurutnya, penyaluran bantuan yang tidak merata sebenarnya tidak sepenuhnya kesalahan Pemkab Berau. Sebab, bantuan tersebut sudah diusulkan kepada pemerintah dan mendapat respons positif.
“Pemerintah daerah sudah meresponsnya dengan baik dan akan melakukan tindak lanjut nantinya,” katanya.
Elita menganggap bahwa eksekutif telah mengikuti prosedur dan mekanisme yang berlaku. “Dengan proses yang telah dilakukan, seharusnya tidak akan ada kesalahan dalam penyaluran bantuan kepada nelayan, khususnya di Pesisir Selatan,” tambahnya.
Meskipun demikian, Elita akan terus mendorong agar hak-hak masyarakat, terutama dalam sektor perikanan, dapat terpenuhi dengan bantuan dari pemerintah.
Namun, ia juga meminta agar masyarakat Pesisir Selatan bersabar dan berharap bahwa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait akan melakukan pemutakhiran data secepatnya. Terutama untuk nelayan yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan.
“Kami tidak hanya peduli terhadap nelayan, tetapi juga kepada sektor perkebunan, pertanian, dan budidaya. Kami akan terus mendorong pemerintah daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang membutuhkan bantuan,” tegasnya.
“Setidaknya, masyarakat harus dapat merasakan bantuan dari pemerintah daerah. Kami juga akan terus mewakili aspirasi rakyat dengan menyampaikan usulan kita, karena itu adalah tugas kami sebagai wakil rakyat,” pungkasnya. (KN/ADV)
