Penerapan Kesetaraan Gender di Kubar Belum Optimal, OPD Diminta Benahi Perencanaan

SENDAWAR – Penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan Kabupaten Kutai Barat (Kubar) masih menghadapi sejumlah kendala. Keterbatasan data terpilah, belum optimalnya integrasi perspektif gender dalam program pembangunan, serta lemahnya koordinasi antarperangkat daerah menjadi perhatian pemerintah kabupaten. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta memperbaiki perencanaan dan penganggaran agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh perempuan maupun laki-laki.

Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2026 yang digelar Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kutai Barat di Auditorium Aji Tulur Jejangkat (ATJ), Kamis (12/11/2026).

Dalam sambutan tertulis Bupati Frederick Edwin yang dibacakan Sekretaris DP2KBP3A Kutai Barat, dr. Akbar, ditegaskan bahwa pengarusutamaan gender harus menjadi bagian dari seluruh tahapan pembangunan daerah.

Penerapannya tidak boleh hanya dibebankan kepada perangkat daerah yang menangani pemberdayaan perempuan, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh OPD.

“Pengarusutamaan gender harus terintegrasi dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi hingga pelaporan. Karena itu, seluruh perangkat daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan dan program yang disusun telah memperhatikan perspektif gender,” demikian pesan Bupati dalam sambutannya.

Pemerintah daerah menekankan bahwa penyelenggaraan PUG bertujuan memastikan kebijakan pembangunan memperhatikan kebutuhan, aspirasi, dan persoalan yang dihadapi perempuan maupun laki-laki.

Karena itu, setiap perangkat daerah harus mampu mengidentifikasi kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program serta memastikan akses terhadap pelayanan dan hasil pembangunan diberikan secara adil.

Bupati juga mengingatkan kegiatan monitoring dan evaluasi tidak boleh hanya dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban administrasi.

Evaluasi harus digunakan untuk mengukur hasil pelaksanaan program, menemukan hambatan, dan menentukan langkah perbaikan yang diperlukan.

READ  Produksi Ikan Kubar Lampaui Target, Tembus 2.896 Ton

Salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian adalah penyediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.

Data tersebut diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui perbedaan kebutuhan masyarakat dan menyusun program sesuai kondisi masing-masing kelompok.

Selain itu, koordinasi antara kelompok kerja PUG, tim perencana, dan seluruh perangkat daerah perlu diperkuat agar kebijakan yang disusun tidak berjalan sendiri-sendiri.

Pelaksanaan PUG di Kutai Barat mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional serta Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender.

Sementara itu, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan DP2KBP3A Kutai Barat, Florensius Darin, mengatakan penerapan PUG merupakan strategi untuk memastikan pembangunan memberikan kesempatan dan manfaat yang adil kepada seluruh masyarakat.

Menurutnya, kesetaraan gender tidak cukup hanya dimaknai sebagai pemberian kesempatan yang sama. Pemerintah juga perlu memperhatikan kemampuan perempuan dan laki-laki dalam mengakses sumber daya, berpartisipasi, serta memperoleh manfaat pembangunan.

“Pembangunan yang responsif gender bukan hanya tentang memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki, tetapi juga memastikan keduanya dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat pembangunan secara adil sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing,” jelas Florensius.

Ia mengakui pelaksanaan PUG di Kutai Barat masih menghadapi tantangan, terutama dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program.

Ketersediaan data terpilah yang belum optimal juga menjadi kendala dalam menentukan sasaran kebijakan secara lebih tepat.

Selain itu, komitmen dan koordinasi antarperangkat daerah masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan PUG dapat berjalan secara konsisten.

“Melalui kegiatan ini, kita ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan PUG telah berjalan, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan. Dengan demikian, penerapan PUG di Kutai Barat dapat semakin optimal dan benar-benar terintegrasi dalam program pembangunan daerah,” tegasnya.

READ  PORKAM Jengan Danum Berakhir, Bibit Atlet Kampung Didorong Berkembang

Florensius berharap hasil evaluasi dapat menjadi dasar bagi seluruh OPD untuk memperbaiki kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program.

Penguatan koordinasi juga diperlukan agar upaya mewujudkan pembangunan responsif gender tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi.

Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Kutai Barat mendorong seluruh perangkat daerah meningkatkan komitmen dalam menerapkan PUG sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Dengan perencanaan yang lebih terarah dan didukung data yang memadai, program pembangunan diharapkan mampu memberikan akses, kesempatan, partisipasi, serta manfaat yang lebih adil bagi perempuan dan laki-laki di Kutai Barat. (adv/diskominfo kubar)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S.

⚠️ Peringatan Plagiarisme

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img