SENDAWAR – Seluruh kampung di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) kini tercatat telah keluar dari kategori tertinggal dan sangat tertinggal. Namun, Bupati Frederick Edwin mengingatkan capaian tersebut harus diikuti perbaikan tata kelola pemerintahan, terutama dalam penggunaan dana kampung dan pelayanan masyarakat. Petinggi dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) diminta bekerja sama, bukan justru terjebak konflik yang menghambat pembangunan.
Penegasan itu disampaikan Frederick saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Kampung Tahun 2026 di Gedung Auditorium Aji Tulur Jejangkat (ATJ), Senin (9/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kutai Barat tersebut diikuti sekitar 390 peserta dari 16 kecamatan, terdiri atas camat, petinggi, dan anggota BPK.
Frederick mengatakan hubungan antara pemerintah kampung dan BPK harus dibangun melalui komunikasi yang baik. Kedua lembaga memiliki tanggung jawab dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, perbedaan pandangan dalam menentukan kebijakan merupakan hal yang dapat terjadi. Namun, persoalan tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme musyawarah, bukan berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
“Petinggi dan BPK harus mampu membangun komunikasi dan koordinasi yang baik. Setiap perbedaan pandangan hendaknya diselesaikan melalui dialog dan musyawarah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan justru menjadi sumber konflik yang menghambat pembangunan kampung,” tegas Frederick.
Selain hubungan antarlembaga, Frederick menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan kampung yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia meminta setiap penggunaan anggaran direncanakan secara cermat, dilaksanakan sesuai ketentuan, serta diarahkan pada program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Keterlibatan warga dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan juga harus diperkuat agar penggunaan dana kampung tidak hanya menjadi urusan aparatur pemerintahan.
Frederick mengingatkan seluruh aparatur kampung untuk mengutamakan pelayanan publik dan tidak mencampuradukkan kepentingan pribadi maupun kelompok dengan tugas pemerintahan.
“Penyelenggaraan pemerintahan kampung harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pengelolaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan hasil pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah kampung memiliki peran penting dalam mendukung visi pembangunan Kutai Barat, yakni “Kutai Barat yang Semakin Sejahtera, Aman, Adil, Merata dan Beradat”.
Karena itu, penguatan koordinasi antara petinggi, BPK, dan pemerintah kecamatan diperlukan agar program pembangunan kabupaten dapat berjalan hingga tingkat kampung.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala DPMK Kutai Barat Erlinsiana menyampaikan perkembangan status kampung berdasarkan data tahun 2026.
Menurutnya, tidak ada lagi kampung di Kutai Barat yang masuk kategori tertinggal maupun sangat tertinggal.
Capaian tersebut menunjukkan perkembangan pembangunan kampung sekaligus menjadi bagian dari hasil peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
Meski demikian, penguatan tata kelola pemerintahan tetap diperlukan agar perkembangan status kampung diikuti peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam rangkaian Rakor, Pemkab Kutai Barat juga menyerahkan penghargaan kepada sejumlah kampung yang meraih prestasi dalam Lomba Kampung Tingkat Kabupaten dan Lomba Kampung Bersih Tahun 2026.
Pada Lomba Kampung Tingkat Kabupaten, Kampung Linggang Mapan meraih juara pertama, disusul Kampung Linggang Muara Mujan sebagai juara kedua dan Kampung Muara Benangaq di posisi ketiga.
Sementara itu, Lomba Kampung Bersih dimenangkan Kampung Linggang Bigung. Posisi kedua ditempati Kampung Linggang Tering Seberang dan juara ketiga diraih Kampung Minta.
Untuk kategori juara harapan, Kampung Srimulyo meraih Harapan I, Kampung Geleo Baru Harapan II, dan Kampung Damai Seberang Harapan III.
Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap kampung yang dinilai berhasil menunjukkan kinerja dalam pembangunan dan menjaga kebersihan lingkungan.
Melalui Rakor Pemerintah Kampung 2026, Pemkab Kutai Barat berharap koordinasi antara petinggi, BPK, dan pemerintah kecamatan semakin kuat.
Peningkatan kapasitas aparatur dan pengelolaan anggaran yang tertib diharapkan dapat menjaga perkembangan pembangunan kampung sekaligus memastikan pelayanan publik semakin baik dan menjangkau seluruh masyarakat. (adv/diskominfo kubar)
Pewarta: Ichal
Editor: Agus S.
