JAKARTA – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh turut disinggung dalam pertemuan Prabowo dengan 10 mantan Kapolri di Hambalang, Bogor. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang mengaku mendengar adanya pembahasan mengenai perkara tersebut.
“Yang saya dengar memang ada sedikit pembahasan soal itu, soal penyadapan ilegal,” kata Dasco saat menjawab pertanyaan wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (9/11).
Menurut Dasco, perkara penyadapan ilegal tersebut saat ini sudah ditangani aparat penegak hukum. Namun, dia menegaskan isu itu hanya menjadi salah satu bagian kecil dari pembahasan dalam pertemuan tersebut.
Selain bersilaturahmi, Presiden Prabowo juga memaparkan visi dan misinya untuk memajukan Indonesia, terutama melalui upaya menggerakkan roda perekonomian. Prabowo, kata Dasco, turut meminta dukungan para mantan Kapolri agar visi tersebut dapat dijalankan.
“Nah, itu yang saya tahu,” ujar pimpinan DPR yang membidangi urusan politik, hukum, dan keamanan tersebut.
Sebelumnya, Presiden Prabowo memimpin pertemuan dengan 10 mantan Kapolri, Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, serta sejumlah pejabat utama Polri di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11).
Pertemuan itu berlangsung di tengah pengusutan dugaan penyadapan terhadap Prabowo, sejumlah tokoh, dan masyarakat sipil. Dugaan tersebut menyeret nama seorang jenderal bintang empat yang juga mantan Kapolri berinisial LSP, bersama beberapa perwira tinggi Polri.
Sepuluh mantan Kapolri yang hadir dalam pertemuan tersebut yakni Jenderal Pol. (Purn.) Roesmanhadi, Jenderal Pol. (Purn.) Surojo Bimantoro, Jenderal Pol. (Purn.) Da’i Bachtiar, Jenderal Pol. (Purn.) Sutanto, dan Jenderal Pol. (Purn.) Bambang Hendarso Danuri.
Selain itu, hadir Jenderal Pol. (Purn.) Timur Pradopo, Jenderal Pol. (Purn.) Sutarman, Jenderal Pol. (Purn.) Badrodin Haiti, Jenderal Pol. (Purn.) Rusdiharjo, serta Jenderal Pol. (Purn.) Tito Karnavian. (ANT/KN)
