SENDAWAR – Memasuki usia ke-27 tahun, Kabupaten Kutai Barat (Kubar) masih menghadapi tantangan pemerataan pembangunan, terutama di wilayah pelosok. Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Barat, Erik Victory, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat persatuan dan terlibat aktif dalam pembangunan agar kemajuan daerah tidak hanya dirasakan masyarakat di pusat pemerintahan.
Ajakan tersebut disampaikan Erik seusai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kutai Barat dalam rangka mendengarkan pidato Bupati Frederick Edwin pada peringatan Hari Jadi ke-27 Kabupaten Kutai Barat, Rabu (4/11/2026).
Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kutai Barat, Kompleks Perkantoran Pemkab Kubar, Jalan Sendawar Raya I, Kecamatan Barong Tongkok.
Erik mengatakan keberagaman suku, budaya, dan latar belakang masyarakat merupakan modal penting untuk memperkuat pembangunan daerah. Perbedaan tersebut harus menjadi kekuatan bersama, bukan penghalang dalam mewujudkan kemajuan Kutai Barat.
“Keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang harus kita satukan. Dengan persatuan dan kebersamaan, seluruh elemen masyarakat dapat mengambil peran dalam mendukung pembangunan Kutai Barat yang berkelanjutan,” tegasnya.
Menurut Erik, pembangunan tidak cukup hanya dijalankan pemerintah daerah. Dukungan aparatur sipil negara (ASN), pelaku usaha, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan berbagai komunitas juga diperlukan untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Keterlibatan tersebut, lanjutnya, harus dimulai sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan pengawasan.
Pemkab Kutai Barat telah menyediakan sejumlah jalur penyerapan aspirasi, di antaranya melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), pengusulan program melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), serta penyampaian aspirasi kepada anggota DPRD.
“Keterlibatan masyarakat harus menjadi bagian penting dalam setiap tahapan pembangunan. Karena itu, pemerintah memastikan perencanaan dilakukan secara partisipatif, inklusif, dan terlembaga agar aspirasi masyarakat dapat diakomodasi sesuai kebutuhan serta prioritas daerah,” ujarnya.
Erik menilai mekanisme tersebut perlu didukung penguatan kelembagaan masyarakat di tingkat lokal. Dengan demikian, aspirasi warga tidak berhenti sebagai usulan, tetapi dapat dikawal hingga masuk dalam pelaksanaan program sesuai prioritas dan kemampuan anggaran daerah.
Ia juga menekankan pentingnya memperluas pemerataan pembangunan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di kampung-kampung yang masih menghadapi keterbatasan akses dan pelayanan.
Menurutnya, penanganan kesenjangan antarwilayah membutuhkan kerja sama pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Momentum HUT ke-27 Kutai Barat diharapkan menjadi penguat komitmen tersebut, sekaligus mendorong masyarakat mengambil peran lebih besar dalam menentukan arah pembangunan daerah.
“Pembangunan Kutai Barat tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Dibutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil dan merata, termasuk oleh masyarakat di wilayah pelosok,” pungkasnya. (Adv/Diskominfo Kubar)
Pewarta: Ichal
Editor: Agus S
