TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong pengembangan program beasiswa bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan pendidikan jenjang magister (S2) dan doktor (S3) sebagai bagian dari prioritas peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan.
Program ini merupakan bagian dari Dedikasi Kukar Idaman Terbaik yang digagas Bupati Kukar untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan ASN. Namun, pemberian beasiswa tidak semata-mata didasarkan pada keinginan pegawai melanjutkan pendidikan, melainkan harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi perangkat daerah (OPD).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan program beasiswa ASN telah dilaksanakan sejak tahun sebelumnya. Pemerintah daerah berupaya melanjutkan program tersebut dengan menyesuaikan jumlah penerima terhadap kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai dan kemampuan anggaran.
“Beasiswa ASN sampai S3 itu merupakan program dedikasi Pak Bupati, dari 17 program dedikasi ASN Sejahtera yang di antaranya juga memberikan beasiswa bagi ASN,” ujarnya, Kamis (29/10/2026).
Sunggono berharap jumlah penerima beasiswa dapat ditingkatkan pada tahun mendatang. Meski demikian, perluasan program harus melalui perencanaan yang matang agar sesuai dengan kapasitas keuangan daerah.
Menurutnya, pendidikan lanjutan bagi ASN diperlukan untuk memperkuat kompetensi aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, program beasiswa diharapkan tidak berhenti pada peningkatan gelar akademik, tetapi juga menghasilkan manfaat bagi organisasi.
“Jadi, mudah-mudahan tahun depan bisa kita tingkatkan lagi. Intinya, kegiatan itu sudah kita laksanakan,” katanya.
Sunggono menjelaskan, jenjang pendidikan S2 menjadi salah satu kebutuhan dalam pengembangan kompetensi ASN. Pendidikan S3 juga masuk dalam cakupan program, dengan pemberian beasiswa yang diarahkan berdasarkan kebutuhan pemerintah daerah.
Selain pendidikan bagi ASN secara umum, Pemkab Kukar turut memperhatikan kebutuhan tenaga profesional di bidang kesehatan, terutama dokter yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang spesialis.
Ketersediaan dokter spesialis dinilai penting untuk mendukung pelayanan kesehatan. Melalui pengembangan pendidikan tenaga medis, pemerintah daerah berharap kebutuhan tenaga profesional dengan kualifikasi tertentu dapat dipenuhi secara bertahap.
Karena itu, penentuan penerima beasiswa perlu mempertimbangkan bidang pendidikan yang ditempuh dan kesesuaiannya dengan kebutuhan masing-masing OPD. Pendekatan ini dimaksudkan agar investasi pemerintah dalam peningkatan pendidikan aparatur memberikan hasil yang relevan bagi organisasi.
Sunggono menegaskan, keselarasan antara pendidikan dan kebutuhan instansi menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan prioritas penerima beasiswa.
“Yang paling penting, pendidikan yang dituju itu linier dengan kebutuhan organisasi. Prioritas terhadap mereka yang menempuh pendidikan S2 atau S3 lebih berorientasi pada kebutuhan pemerintah daerah di masing-masing OPD,” pungkasnya. (Adv)
Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R
