JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq meminta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperkuat perlindungan jemaah umrah Indonesia yang terdampak gangguan penerbangan di tengah eskalasi konflik di kawasan Riyadh, Arab Saudi.
Pemerintah diminta memastikan kondisi jemaah terpantau, kebutuhan dasar terpenuhi, dan akses bantuan darurat tersedia.
Maman mengatakan, Kemenhaj perlu segera memperbarui data dan memetakan lokasi jemaah yang terdampak, baik di Arab Saudi maupun di negara transit. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan ketersediaan akomodasi, konsumsi, dan informasi selama terjadi penundaan perjalanan.
“Kemenhaj harus memastikan setiap jemaah yang terdampak terpantau dengan baik. Jangan sampai ada jemaah yang terlantar, kesulitan informasi, atau bingung meminta bantuan,” kata Maman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Menurut dia, sejumlah rombongan jemaah umrah mengalami kendala perjalanan akibat pembatasan rute penerbangan di kawasan Riyadh dan sejumlah kota transit di Teluk, termasuk Abu Dhabi dan Dubai.
Maman menegaskan, keselamatan jemaah harus menjadi prioritas dalam penanganan dampak gangguan penerbangan tersebut. Karena itu, pemerintah diminta mengambil langkah aktif berdasarkan kondisi nyata di lapangan, bukan hanya mengandalkan laporan umum.
“Kami memantau perkembangan situasi di Riyadh yang berdampak pada perjalanan jemaah umrah Indonesia. Kemenhaj harus bergerak aktif memantau kondisi jemaah di Arab Saudi maupun calon yang akan berangkat karena keselamatan adalah prioritas utama,” ujarnya.
Untuk mempercepat penanganan, Maman meminta Kemenhaj memperkuat koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Koordinasi lintas instansi dinilai penting untuk merespons perubahan jadwal dan rute penerbangan sekaligus mempermudah jemaah mengakses pendampingan darurat di bandara.
“Penanganan harus berdasarkan data kondisi nyata di lapangan, bukan sebatas laporan umum,” katanya.
Selain itu, Maman mendorong pembentukan posko pengaduan dan penyediaan layanan hotline resmi yang mudah diakses jemaah maupun keluarga mereka di Indonesia.
Menurut dia, informasi yang jelas mengenai jadwal penerbangan pengganti, pembatalan perjalanan, dan kepastian tempat menginap diperlukan untuk mengurangi kecemasan keluarga jemaah.
Maman juga mengimbau jemaah dan keluarga agar tetap tenang serta tidak mengambil tindakan tanpa berkoordinasi dengan petugas perjalanan. jemaah diminta mematuhi instruksi otoritas penerbangan dan pemerintah demi menjaga keselamatan selama gangguan perjalanan berlangsung. (ANT/KN)
