TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mewaspadai dampak lanjutan kebijakan pemerintah pusat terkait pemangkasan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik. Tekanan terhadap harga kebutuhan pokok hingga daya beli masyarakat menjadi perhatian yang perlu diantisipasi di tingkat daerah.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan, kebijakan subsidi merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun, pemerintah daerah memiliki peran untuk mengendalikan dampak yang muncul setelah kebijakan tersebut diterapkan.
Menurutnya, salah satu risiko yang perlu dijaga adalah munculnya kenaikan harga barang secara berlebihan akibat meningkatnya biaya hidup masyarakat.
“Kalau di daerah, kami menjaga dampak ikutan dari proses pemangkasan ini,” ujar Aulia, Kamis (1/10/2026).
Ia mengatakan, Pemkab Kukar akan mencermati perkembangan harga sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting agar penyesuaian subsidi di tingkat nasional tidak langsung menekan kemampuan warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Sebab, ketika biaya energi meningkat, dampaknya dapat merembet ke berbagai sektor. Mulai dari biaya distribusi, harga barang, hingga pengeluaran rumah tangga.
Karena itu, perhatian Pemkab Kukar tidak hanya diarahkan pada stabilitas harga kebutuhan pokok, tetapi juga pada kondisi pendapatan masyarakat.
Aulia menegaskan, pemerintah daerah berharap perubahan kebijakan subsidi tidak ikut mendorong peningkatan angka kemiskinan di Kukar.
Di sisi lain, ia memahami kebijakan pemerintah pusat tentu telah melalui pertimbangan serta mekanisme pengawasan.
Karena itu, Aulia berharap pengurangan anggaran subsidi pada satu sektor dapat diimbangi dengan penguatan pembiayaan di sektor lain yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Menurutnya, anggaran tersebut perlu diarahkan ke sektor produktif yang mampu menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Harapan kami, anggaran itu tersalur ke sektor-sektor produktif sehingga menjadi daya dorong dan daya dukung untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Aulia menilai, penguatan sektor produktif menjadi penting di tengah perubahan kebijakan fiskal. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menghadapi kenaikan biaya hidup, tetapi juga memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan.
Pemkab Kukar akan terus memantau perkembangan dampak kebijakan subsidi tersebut di daerah. Stabilitas harga, daya beli, dan pendapatan masyarakat menjadi tiga aspek yang dinilai perlu dijaga secara bersamaan.
Pemerintah daerah, kata Aulia, akan menjalankan langkah sesuai kewenangan yang dimiliki agar perubahan kebijakan di tingkat nasional tidak memberikan tekanan ekonomi yang berlebihan kepada masyarakat Kukar. (Adv)
Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R
