NATUNA — Munculnya informasi seorang warga Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, yang diduga terlibat dalam konflik bersenjata di luar negeri mendapat perhatian Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Ia mengimbau masyarakat tidak tergiur tawaran pekerjaan sebagai tentara bayaran.
Muzani menyampaikan imbauan tersebut saat berada di Natuna, Rabu (30/9/2026). Menurutnya, tawaran pekerjaan yang berkaitan dengan aktivitas sebagai tentara bayaran tidak semestinya menjadi pilihan masyarakat.
“Iming-iming atau tawaran terhadap pekerjaan, apalagi berkonotasi dengan tentara bayaran, saya rasa tidak dibenarkan,” kata Muzani.
Ia menilai persoalan tersebut tidak cukup hanya dilihat dari sisi loyalitas masyarakat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah juga memiliki peran dalam memastikan masyarakat memperoleh kesempatan kerja dan penghidupan yang layak.
Muzani mengatakan ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi salah satu langkah penting agar masyarakat tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan berisiko di luar negeri.
“Di sisi lain kita juga harus menyediakan lapangan pekerjaan dan kelayakan hidup yang lebih baik supaya hal seperti itu tidak terulang,” ujarnya.
Muzani mengatakan MPR akan mendorong kementerian dan lembaga terkait memperkuat program peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan seperti Natuna.
Menurut dia, pembangunan di Natuna tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan dan pertahanan. Kebutuhan dasar masyarakat juga perlu menjadi perhatian dalam pembangunan kawasan perbatasan.
Dalam pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Natuna di Kantor Bupati Natuna, Rabu, Muzani menerima sejumlah aspirasi daerah.
Beberapa persoalan yang disampaikan antara lain terkait pelayanan kesehatan serta ketersediaan energi bersubsidi.
MPR, kata Muzani, akan mengawal aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada pemerintah pusat agar dapat ditindaklanjuti.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah ketersediaan gas bersubsidi di Natuna. Muzani menyebut kondisi tersebut menjadi perhatian karena Natuna merupakan daerah penghasil gas dalam skala nasional.
“Persoalan yang cukup penting adalah bahwa Natuna, meskipun menghasilkan gas yang cukup besar dalam skala nasional, ternyata di Kabupaten Natuna ini kuota gas subsidi belum didapatkan,” katanya.
Sebelumnya, muncul informasi mengenai seorang warga Natuna yang diduga berada di Rusia dan terlibat dalam konflik bersenjata.
Pemerintah Kabupaten Natuna masih, imbauan Ketua MPR menyoroti pentingnya mencegah masyarakat terlibat dalam pekerjaan sebagai tentara bayaran di luar negeri, sekaligus memperkuat melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan informasi mengenai keberadaan dan aktivitas warga tersebut.
Di tengah proses tersebut, imbauan Ketua MPR menyoroti pentingnya mencegah masyarakat terlibat dalam pekerjaan sebagai tentara bayaran di luar negeri, sekaligus memperkuat akses terhadap pekerjaan dan kesejahteraan di daerah perbatasan. (ANT/KN)
