JAKARTA – Program pendidikan gratis dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi ditargetkan mulai direalisasikan secara bertahap pada 2028. Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan anggaran dan menyiapkan skema pelaksanaannya.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan kebutuhan anggaran sementara untuk pendidikan gratis dari SD, SMP hingga SMA diperkirakan mencapai sekitar Rp210 triliun. Sementara kebutuhan untuk perguruan tinggi diperkirakan sekitar Rp92 triliun.
Jika digabungkan, kebutuhan anggaran program pendidikan gratis dari SD hingga perguruan tinggi diperkirakan mencapai sekitar Rp302 triliun.
”Yang pertama di Badan Anggaran untuk SD, SMP itu baru kami anggarkan Rp5 triliun. Tapi komitmen kami nanti baru di 2028. Sebagaimana disampaikan oleh Presiden (mencakup) SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi,” ujar Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/9).
Said mengatakan pelaksanaan program tidak akan langsung mencakup seluruh sasaran. Pemerintah terlebih dahulu menyiapkan program percontohan atau pilot project dengan anggaran sekitar Rp5 triliun.
Berdasarkan rekomendasi Banggar, program awal tersebut akan diprioritaskan bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Selanjutnya, cakupan program pendidikan gratis akan diperluas secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan anggaran serta tata kelola pelaksanaannya.
“Walaupun kita ingin sebenarnya sekolah gratis ini SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi itu bertahap yang paling ideal. Karena khawatir kalau tidak dipersiapkan secara matang nanti akan menimbulkan persoalan di tata kelola,” kata Said.
Ia memperkirakan pada 2028 cakupan program dapat dimulai sekitar 60-75 persen sebelum diperluas menjadi 100 persen pada tahun berikutnya.
“Katakanlah di 2028, 60-75 persen dulu baru di tahun berikutnya, 2029 bisa 100 persen. Saya ingin mencoba realistis,” ujarnya.
Menurut Said, pemerintah masih perlu melakukan penghitungan lebih komprehensif sebelum program diterapkan secara luas.
Penghitungan tersebut mencakup kebutuhan biaya per siswa, jumlah sekolah yang menjadi sasaran, hingga kesiapan anggaran untuk setiap jenjang pendidikan.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menteri mempercepat penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri sekaligus mematangkan rencana pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri (PTN).
Teddy mengatakan arahan tersebut disampaikan Presiden dalam rapat terbatas yang membahas perluasan akses pendidikan negeri gratis, mulai dari PAUD/TK, SD, SMP hingga SMA/SMK.
Secara keseluruhan, terdapat sekitar 164 ribu sekolah negeri pada jenjang tersebut di seluruh Indonesia.
Dengan skema yang masih dalam tahap pemetaan, program pendidikan gratis tersebut nantinya akan diterapkan secara bertahap sesuai kesiapan anggaran, sasaran penerima, dan tata kelola program. (ANT/KN)
