TENGGARONG — Persoalan kekeringan, krisis air bersih, hingga Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar).
Di tengah kondisi tersebut, Pemkab Kukar memperkuat jajaran pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Penguatan itu dilakukan melalui pelantikan 58 pejabat manajerial administrator dan pengawas di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar, Jumat (18/9/2026).
Dari 58 pejabat yang dilantik, sebanyak lima orang menduduki jabatan administrator dan 53 lainnya sebagai pejabat pengawas.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan, sebagian besar pejabat yang dilantik ditempatkan di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Menurutnya, pengisian jabatan tersebut penting untuk memastikan koordinasi pemerintahan di wilayah berjalan cepat, terutama ketika masyarakat menghadapi persoalan yang membutuhkan penanganan langsung.
“Sebagian besar yang kita lantik adalah pejabat di tingkat kecamatan dan kelurahan,” kata Aulia.
Ia menjelaskan, kondisi Kukar saat ini membutuhkan koordinasi yang lebih cepat di lapangan. Kemarau yang berlangsung turut memunculkan persoalan kekeringan dan krisis air bersih, sementara karhutla masih terjadi di sejumlah wilayah.
Karena itu, pejabat di tingkat kecamatan dan kelurahan diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam mempercepat respons pemerintah terhadap kondisi masyarakat.
“Penanganan utamanya yang terkait dengan kasus kekeringan akibat kemarau dan kasus karhutla bisa kita tangani dengan baik,” tuturnya.
Aulia menegaskan, pelantikan ini juga dilakukan untuk memastikan jabatan administrator dan pengawas di tingkat kecamatan serta kelurahan terisi.
Dengan posisi yang terisi, koordinasi antara pemerintah kabupaten dengan jajaran di wilayah diharapkan tidak mengalami hambatan, termasuk dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar Rendra Abadi mengatakan, pejabat yang baru dilantik diminta segera menyesuaikan diri dengan tugas dan kondisi wilayah masing-masing.
“Dengan adanya mutasi hari ini, para pejabat yang sudah dilantik cepat langsung menyesuaikan dan mengambil alih di lapangan,” kata Rendra.
Ia menyebut penguatan jajaran kecamatan dan kelurahan menjadi perhatian karena sejumlah wilayah Kukar sedang menghadapi persoalan karhutla dan krisis air bersih.
Menurutnya, keberadaan pejabat yang menjalankan fungsi pemerintahan di wilayah diharapkan dapat memperkuat koordinasi dari tingkat kabupaten hingga ke masyarakat.
Dengan demikian, persoalan yang muncul di lapangan, khususnya selama periode kemarau, dapat lebih cepat dilaporkan, dikoordinasikan, dan ditindaklanjuti pemerintah daerah. (Adv)
Penulis : Ady Wahyudi
