NUSANTARA – Mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino 2026, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, aparat keamanan, badan usaha, dan masyarakat menggelar Simulasi Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Helipad MBH, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Jumat (10/07/2026).
Simulasi ini menjadi bagian dari upaya memastikan sistem deteksi dini, koordinasi lintas sektor, dan respons penanganan di lapangan berjalan secara terpadu.
El Nino merupakan fenomena iklim yang terjadi secara siklik dan dapat memengaruhi pola curah hujan di Indonesia. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan sehingga diperlukan langkah antisipasi sejak dini.
Dalam simulasi tersebut diperagakan dua skenario penanganan karhutla. Skenario pertama menggambarkan penanganan kebakaran yang terjadi di kawasan rimba kota KIPP IKN. Sementara itu, skenario kedua mensimulasikan penanganan laporan masyarakat yang diterima melalui aplikasi IKNOW.
Melalui aplikasi IKNOW, masyarakat dapat melaporkan indikasi kebakaran dengan menekan fitur panic button yang tersedia pada aplikasi. Laporan tersebut akan diterima secara real time oleh petugas di Nusantara Command Center sebagai bagian dari early warning system. Selanjutnya, petugas akan berkoordinasi dengan polisi kehutanan dan pemadam kebakaran untuk melakukan verifikasi serta penanganan di lokasi.
Selain memanfaatkan sistem pelaporan digital, Otorita IKN juga menggunakan drone thermal untuk membantu mendeteksi titik api secara lebih akurat, terutama di wilayah yang sulit dijangkau oleh petugas darat.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa perlindungan kawasan hutan merupakan bagian penting dari pembangunan Nusantara.
“Kita berada di kawasan khatulistiwa sehingga selalu ada potensi terjadinya kebakaran hutan. Saya ingin mengingatkan bahwa kita harus menjaga alam agar alam juga menjaga kita. Prinsip itu harus menjadi pedoman kita dalam menjaga kawasan hutan di Nusantara,” ujar Basuki.
Data pemantauan menunjukkan bahwa pada Juni 2026, Kabupaten Kutai Kartanegara yang berada dalam wilayah delineasi IKN mencatat 40 titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan (confidence level) menengah dan satu titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Sementara itu, Kabupaten Penajam Paser Utara tidak mencatat adanya titik panas.
Memasuki Juli 2026, jumlah titik panas di Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat sebanyak 44 titik dengan tingkat kepercayaan menengah, satu titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, serta satu titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Adapun Kabupaten Penajam Paser Utara tetap mencatat zero hotspot.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur, Buyung Dodi Gunawan, menyampaikan bahwa koordinasi lintas instansi terus diperkuat untuk mengantisipasi potensi karhutla selama musim kemarau.
“Kami telah menyiapkan satu tim siaga bencana. Selain itu, kami terus memantau perkembangan titik panas bersama BMKG dan Kementerian Kehutanan, serta menjaga koordinasi dengan Otorita IKN dalam upaya penanggulangannya,” ujar Buyung.
Upaya mitigasi karhutla di IKN dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak, mulai dari BPBD provinsi dan kabupaten, BMKG, BASARNAS, TNI/Polri, Kementerian Kehutanan, badan usaha, hingga masyarakat.
Otorita IKN juga terus memperkuat keterlibatan masyarakat melalui Desa Tangguh Bencana serta Kelompok Masyarakat Peduli Api sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan penanganan dini kebakaran hutan dan lahan. (Adv)
Penulis: Humas Otorita IKN
