KARAWANG – Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia kini menjadi sorotan dunia setelah berhasil menerapkan mandatori biodiesel B50 yang disebutnya memimpin dalam upaya penurunan emisi karbon, saat meluncurkan program tersebut di Karawang, Jawa Barat.
“Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50,” kata Prabowo dikutip dari siaran resmi Sekretariat Presiden yang dikutip di Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Presiden mengaku sempat terkejut mendapati sejumlah media dan pengamat internasional membahas keberhasilan Indonesia menjalankan kebijakan energi tanpa menimbulkan gejolak harga bagi masyarakat kecil.
“Tokoh-tokoh dunia membicarakan Indonesia. Indonesia kok berhasil? Indonesia kok tidak panik? Indonesia kok tidak ‘naikin’ harga BBM untuk rakyat kecil?” ujarnya.
Ia menyebut penurunan emisi dari implementasi B50 mencapai puluhan juta ton, sebagai bukti awal kontribusi Indonesia terhadap penurunan emisi gas rumah kaca secara global.
Berdasarkan informasi dari Kementerian ESDM, implementasi B50 pada 2026 diperkirakan menurunkan emisi gas rumah kaca hingga sekitar 44,46 juta ton CO2 ekuivalen. Jumlah itu meningkat dari capaian penghematan devisa dan penurunan emisi program B40 pada 2025.
Prabowo juga mengungkapkan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt dalam dua tahun ke depan, dengan PLN memulai pembangunan 17 gigawatt pada 2026 ini.
Presiden meyakini rencana besar tersebut akan turut menambah perhatian dunia terhadap Indonesia, meski ia juga memperkirakan akan muncul keraguan dari sejumlah pihak.
“Kita akan ‘dikenyek’. Saya kasih tahu, siap-siap. Kita akan dihujat. Pakar-pakar yang pintar-pintar itu akan bilang, mana mungkin,” kata Prabowo.
Dengan peluncuran mandatori B50, Indonesia tercatat sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan kewajiban pencampuran biodiesel sebesar 50 persen ke dalam bahan bakar solar, melanjutkan rangkaian program biodiesel B30, B35, dan B40 yang telah berjalan sejak lebih dari satu dekade terakhir.
Selain menurunkan emisi karbon, mandatori B50 juga diproyeksikan menghemat devisa negara hingga sekitar Rp170 triliun pada 2026, meningkatkan nilai tambah CPO serta menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja. (ANT/KN)
