JAKARTA – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak pemerintah meninjau ulang sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Organisasi tersebut menilai program akan lebih efektif apabila difokuskan kepada kelompok yang benar-benar mengalami persoalan gizi dan keterbatasan akses pangan.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengatakan evaluasi tidak cukup dilakukan pada level pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Pemerintah juga perlu membenahi desain program beserta arah kebijakan anggarannya.
Menurut JPPI, salah satu langkah yang perlu segera dilakukan ialah menghentikan pendekatan universal dan menggantinya dengan skema yang lebih tepat sasaran.
“Evaluasi Total Desain Program. Menghentikan pemaksaan program untuk semua kalangan dengan target yang salah. Sebaiknya jangan untuk semua, tapi targeted bagi mereka yang punya masalah gizi dan terkendala akses pangan,” ujar Ubaid dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/7/2026).
Selain itu, JPPI meminta pemerintah membuka tata kelola pengadaan dan distribusi anggaran kepada publik agar proses pengawasan dapat dilakukan secara transparan.
“Audit Transparansi Institusi. Membuka seluruh tata kelola pengadaan dan distribusi anggaran BGN kepada publik. Serta harus fondasi sistem pencegahan korupsi yang kokoh,” katanya.
JPPI juga menilai besarnya anggaran MBG tidak boleh mengurangi alokasi pada sektor pendidikan dan kesehatan yang sama-sama menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
“Koreksi Kebijakan Anggaran. Mengembalikan marwah anggaran fungsi pendidikan 20 persen dan anggaran kesehatan agar tidak tergerus oleh program MBG,” tutup Ubaid.
Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R
