BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) mulai membangun Jembatan Pulau Laut dengan skema tahun jamak (multiyears) 2026-2028 senilai Rp750 miliar per tahun untuk memperkuat konektivitas antara Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru.
Gubernur Kalsel Muhidin menyaksikan penandatanganan kontrak kerja oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel M Yasin Toyib bersama pihak kontraktor, didampingi Ketua DPRD Kalsel Supian HK, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, serta Bupati Tanah Bumbu dan Kotabaru, di Banjarbaru, Senin (30/3/2026).
Gubernur Muhidin menegaskan penandatanganan kontrak tersebut menjadi titik awal dimulainya pekerjaan fisik sehingga tidak boleh ada penundaan dalam pelaksanaannya.
“Kontrak sudah diteken, artinya kontraktor harus siap bekerja dan tidak boleh ada keterlambatan,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya profesionalitas kontraktor, mulai dari kesiapan peralatan, sumber daya manusia, hingga manajemen proyek agar pekerjaan dapat berjalan sesuai target waktu.
Menurut dia, kelengkapan sarana dan kesiapan teknis menjadi faktor penting untuk memastikan proyek strategis tersebut selesai tepat waktu dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Proyek Jembatan Pulau Laut direncanakan berlangsung selama periode 2026 hingga 2028 dengan total pembiayaan Rp750 miliar per tahun yang bersumber dari APBD Provinsi Kalsel sebesar Rp550 miliar serta kontribusi masing-masing senilai Rp100 miliar dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
Selain dukungan pemerintah daerah, proyek ini juga memperoleh sokongan anggaran dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum sekitar Rp3 triliun yang dialokasikan melalui skema multiyears hingga 2028.
Muhidin berharap penyerapan anggaran dapat lebih optimal sejak awal tahun, mengingat realisasi anggaran pada proyek sebelumnya cenderung rendah pada tahap awal pelaksanaan.
Pemprov Kalsel menegaskan pembangunan Jembatan Pulau Laut menjadi pengungkit konektivitas antarwilayah di Kalimantan Selatan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di Tanah Bumbu dan Kotabaru, melalui kelancaran distribusi barang dan peningkatan mobilitas masyarakat. (ANT/KN)
