BERAU – Anggota Komisi I DPRD Berau, Nurung menilai pemerintah daerah perlu melakukan intervensi secara khusus terhadap angka putus sekolah.
Menurutnya, intervensi ini dengan menerbitkan berbagai kebijakan yang dapat meringankan beban ekonomi para siswa dari keluarga tidak mampu.
Nurung menyebut, banyak anak terpaksa berhenti sekolah karena tidak mampu menanggung biaya pendidikan yang meliputi kebutuhan belajar sehari-hari.
“Ya, memang harus adil pemerintah dalam soal ini. Minimal, pertama bagaimana memetakan dan memberikan beasiswa terhadap siswa-siswa yang memang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi,” ujarnya.
Selain beasiswa, pemerintah daerah diharapkan dapat memenuhi sarana yang diperlukan siswa untuk proses belajar, seperti pakaian sekolah, buku hingga perlengkapan belajar lainnya.
“Saya rasa ini perlu serius untuk dipikirkan, bagaimana pemerintah bisa membantu anak-anak dengan menyiapkan kebutuhan mereka di sekolah,” katanya.
Untuk mengetahui penyebab tingginya angka putus sekolah, Nurung nilai perlu mendalami data tentang permasalahan tersebut dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD).
“Perlu analisis, kita akan berdiskusi dengan dinas terkait. Pasti dia punya data kajian terhadap itu dan sudah punya rencana kerja untuk menyelesaikannya,” paparnya.
Menurutnya, pemerintah juga harus berpegang pada amanat undang-undang untuk menjamin akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama kalangan yang tidak mampu.
“Intinya, semua anggaran untuk sektor vital ini harus dikelola, disesuaikan dengan kebijakan pusat,” tegasnya.
Kendati demikian, dengan adanya intervensi dan kolaborasi lintas pemerintah daerah, Nurung berharap angka putus sekolah dapat ditekan.
“Pendidikan harus menjadi lebih mudah diakses oleh seluruh masyarakat tanpa terkendala masalah biaya,” tegasnya. (adv)
