Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi polemik pengadaan mobil dinas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) senilai Rp8,5 miliar, yang menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan lembaganya mengikuti perkembangan isu tersebut. Ia menekankan bahwa setiap belanja daerah harus disusun melalui perencanaan matang dan berorientasi pada kebutuhan riil.
Pembaca Setia Koran Nusantara!
Ingin tahu kabar terkini dari Koran Digital Koran Nusantara?
Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:
E-Paper Lengkap
https://koran.koranusantara.com/
Versi Mobile
https://digital.koranusantara.com/kn28feb2026/mobile/
