BERAU — Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menilai pemerataan layanan kesehatan harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. Ia menyoroti minimnya tenaga dokter di sejumlah kecamatan pedalaman yang dinilai menghambat akses masyarakat terhadap layanan medis.
“Saya sudah menerima sejumlah laporan terkait keterbatasan tenaga medis, khususnya dokter umum di beberapa puskesmas di wilayah pedalaman,” ujarnya, Minggu (2/11/2025).
Dedy menyebut, kekurangan tenaga dokter menjadi masalah krusial yang berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik. Karena itu, ia meminta Dinas Kesehatan segera mengambil langkah konkret untuk mengatasinya.
“Masalah kekurangan dokter ini sudah sering kita dengar. Ini tentu berdampak langsung terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Saya harap Dinas Kesehatan bisa segera mencari solusi,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, pihaknya telah menjalin komunikasi dengan instansi terkait untuk mempercepat penanganan masalah tersebut. Salah satu opsi yang disarankan adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi tenaga medis, termasuk penerapan sistem rotasi dokter secara berkala agar layanan tetap berjalan optimal di seluruh wilayah.
“Rotasi tenaga medis bisa menjadi solusi sementara. Intinya harus ada langkah cepat, karena penyakit dan kondisi pasien tidak bisa ditebak. Dokter sangat dibutuhkan di mana pun, terlebih di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota,” jelasnya.
Menurut Dedy, akses terhadap layanan kesehatan yang merata merupakan hak seluruh warga tanpa terkecuali. Pemerintah daerah, katanya, memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan pelayanan dasar, seperti kesehatan, tersedia secara adil hingga ke pelosok.
“Kita ingin semua masyarakat, baik di kota maupun kampung, punya kesempatan yang sama dalam mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Jangan sampai karena keterbatasan tenaga medis, masyarakat jadi terlambat mendapat penanganan,” tuturnya.
Ia menegaskan, DPRD Berau akan terus mengawal persoalan ini agar menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan anggaran dan program prioritas daerah.
“Kami akan kawal dan dorong ini jadi fokus bersama. Kesehatan adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda-tunda,” pungkasnya. (gs/ADV)
