TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya dalam mengawal Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), agar tidak hanya memastikan gizi anak terpenuhi. Tetapi juga memperkuat ekonomi lokal dan ketahanan pangan daerah.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, saat mendampingi Anggota DPD RI Kalimantan Timur (Kaltim) Aji Mirni Mawarni, meninjau sejumlah dapur MBG dan sekolah penerima manfaat di Tenggarong, Selasa (14/10/2025).
Dalam kesempatan itu, Sunggono menjelaskan bahwa Pemkab Kukar menyiapkan strategi terpadu dan berjenjang agar pelaksanaan MBG berjalan efektif di seluruh wilayah. Hingga saat ini, sepuluh dapur MBG telah beroperasi, sementara empat hingga enam dapur tambahan sedang dalam proses persetujuan.
“Di Kukar saat ini sudah ada sepuluh dapur MBG yang beroperasi, dan empat hingga enam dapur tambahan masih dalam proses persetujuan. Kami ingin memastikan pelaksanaannya terkoordinasi secara masif dan struktural,” jelasnya.
Sebagai bentuk pengawasan dan penjaminan mutu, Pemkab Kukar telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG hingga tingkat kecamatan. Satgas ini bertugas memastikan kelancaran distribusi, kualitas bahan pangan, dan pengawasan terhadap dapur penyedia agar seluruh tahapan pelaksanaan terkontrol dengan baik.
Lebih dari itu, Pemkab Kukar juga menjalankan kebijakan yang mengaitkan program MBG dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Dalam skema tersebut, bahan pangan yang digunakan oleh dapur MBG disuplai oleh Koperasi Merah Putih dan kelompok Sentra Produksi Pangan Gotong Royong (SPPG) di berbagai kecamatan.
“Kami terus menjalin kerja sama dengan koperasi dan kelompok SPPG di kecamatan agar pasokan bahan pangan untuk dapur MBG tetap terjamin dan berkelanjutan,” kata Sunggono.
Menurutnya, kebijakan ini bukan hanya soal memenuhi kebutuhan makan bergizi, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang saling menguatkan antara petani, koperasi, dan pengelola program MBG. Dengan demikian, setiap rupiah dari program nasional ini ikut berputar di dalam daerah dan memberi nilai tambah bagi masyarakat Kukar.
Sunggono juga menyoroti peran strategis Kukar dalam menjaga ketahanan pangan Kalimantan Timur. Dengan kontribusi sekitar 40 persen kebutuhan pangan provinsi, Kukar memiliki kapasitas besar untuk menjadi penyangga utama program MBG di Kaltim.
“Kukar menyumbang sekitar 40 persen kebutuhan pangan Kaltim. Dengan potensi ini, daerah kami memiliki kemampuan besar dalam mendukung program ketahanan pangan nasional yang digalakkan pemerintah pusat,” tegasnya.
Ia menilai, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga seperti DPD RI menjadi faktor krusial dalam menjaga keberlanjutan program MBG. Bagi Kukar, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari banyaknya anak yang menerima manfaat, tetapi juga dari kemandirian pangan lokal dan penguatan ekonomi masyarakat desa.
Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i
