BERAU – Upaya Pemkab Berau menerapkan sistem digital dalam tata kelola pemerintahan masih menghadapi sejumlah hambatan. Salah satunya terjadi pada sistem pembayaran retribusi pasar yang belum sepenuhnya dijalankan sesuai harapan.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, mengungkapkan masih ada pedagang maupun petugas yang enggan menggunakan aplikasi pembayaran. Kondisi ini, menurutnya, membuka celah penyimpangan.
“Beberapa kasus bahkan terjadi setoran tidak disalurkan, tapi dibuatkan bukti palsu. Sehingga kita harus konsisten dalam menerapkan sistem digital agar transparansi dan akuntabilitas bisa terwujud,” tegasnya.
Ia menekankan, konsistensi dalam menjalankan digitalisasi menjadi kunci agar manfaat efisiensi dan transparansi benar-benar dirasakan masyarakat.
Pemerintah daerah, lanjutnya, juga perlu terus mendorong peningkatan literasi digital, baik bagi aparatur maupun masyarakat, agar tidak ada lagi keraguan dalam menggunakan layanan berbasis teknologi.
“Sehingga kita berharap transformasi digital di Berau mampu memperkuat tata kelola pemerintahan, sekaligus menutup ruang terjadinya praktik-praktik penyimpangan di lapangan,” pungkasnya. (adv/srn/set)
