TENGGARONG – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 di Kutai Kartanegara (Kukar), tidak hanya sekadar agenda formal perencanaan. Forum yang digelar di Ruang Rapat Ing Martadipura, Kantor Bappeda Kukar, Selasa (16/9/2025) itu menjadi ruang penting untuk melibatkan masyarakat dalam merumuskan masa depan pembangunan daerah.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menekankan bahwa musrenbang kali ini menjadi sarana menyerap aspirasi, memperkaya konsep, sekaligus memastikan 17 program dedikasi Kukar Idaman Terbaik benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
Musrenbang dihadiri beragam pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, DPRD, akademisi, pelaku usaha, hingga organisasi masyarakat. Kehadiran mereka dinilai strategis untuk memberi masukan, kritik, dan saran agar RPJMD lebih realistis dan tepat sasaran.
Menurut Aulia, 17 program dedikasi yang menjadi roh RPJMD 2025–2029 bukan hanya rangkaian janji politik, tetapi wujud konkret visi-misi kepemimpinan yang harus diimplementasikan dengan dukungan semua pihak.
Dengan partisipasi masyarakat, program yang disusun tidak hanya top-down, tetapi juga bottom-up. Artinya, apa yang diputuskan dalam dokumen RPJMD bisa mencerminkan kepentingan rakyat dari desa hingga kota.
“RPJMD ini bukan milik pemerintah semata, melainkan milik seluruh masyarakat Kukar. Karena itu, semua pihak harus merasa kepentingannya terwakili dalam 17 program dedikasi ini,” tegas Aulia.
Ia menyebut, setiap usulan dan masukan yang muncul dalam Musrenbang akan dipertimbangkan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJMD sebelum dibawa ke DPRD untuk dibahas dan disahkan.
Jika nantinya telah disahkan, RPJMD akan menjadi pedoman utama pembangunan daerah lima tahun ke depan. Aulia bahkan menyebutnya sebagai “kitab suci pembangunan” yang harus dijalankan secara konsisten oleh semua perangkat daerah.
Momentum Musrenbang kali ini juga dinilai penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, khususnya dalam menjawab tantangan pembangunan di era kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN). Kukar dituntut adaptif sekaligus inovatif agar bisa menjadi penopang sekaligus penerima manfaat dari hadirnya ibu kota negara baru.
Dengan melibatkan masyarakat secara luas, Pemkab Kukar berharap RPJMD yang lahir bukan hanya dokumen formal, melainkan peta jalan pembangunan yang benar-benar hidup dan berpihak pada rakyat.
“Tujuan kegiatan ini kita ingin memperkaya masukan-masukan dari seluruh stakeholder yang ada di Kukar terkait dengan rencana pembangunan kita selama lima tahun ke depan,” Tutupnya. (Adv)
Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i
