SAMARINDA – Dengan anggaran besar yang mencapai Rp 25,32 triliun pada 2024, Kalimantan Timur menghadapi tantangan serius berupa rendahnya realisasi anggaran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih di bawah 50 persen. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, mendukung langkah tegas Pj Gubernur Akmal Malik untuk memberikan peringatan dan evaluasi terhadap OPD yang tidak mencapai target.
“Saya setuju Pj Gubernur memberikan rapor merah kepada OPD yang capaian anggarannya masih di bawah 50 persen. Ini penting untuk memacu kinerja mereka,” tegas Nanda, Senin (tanggal).
Pj Gubernur Akmal Malik sebelumnya menyatakan akan memberikan peringatan tertulis dan pendampingan berupa coaching kepada OPD dengan realisasi anggaran rendah. Langkah ini mendapat apresiasi dari Nanda yang menilai bahwa pengawasan dan evaluasi ketat sangat diperlukan agar anggaran yang besar benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.
Ananda menekankan bahwa APBD Kaltim yang meningkat menjadi Rp 25,32 triliun merupakan peluang besar untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun, peluang ini akan sia-sia jika OPD tidak mampu menggenjot realisasi anggaran.
“Anggaran sebesar itu harus menjadi motivasi bagi OPD untuk bekerja lebih maksimal. Tidak ada alasan untuk tidak memaksimalkan kinerja,” ujarnya.
Menurut Nanda, rendahnya realisasi anggaran tidak hanya menunjukkan lemahnya kinerja OPD, tetapi juga menghambat pelayanan publik. Ia mendorong agar setiap OPD memanfaatkan anggaran secara efektif untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Dimaksimalkan lagi penggunaan anggarannya. Sayang sekali jika pemasukan kita besar, tetapi realisasinya tidak optimal. Ini harus menjadi perhatian bersama,” pungkasnya.
Masalah realisasi anggaran menjadi perhatian utama DPRD Kaltim, yang berharap langkah evaluasi dan pendampingan dapat mengatasi kendala tersebut demi kesejahteraan masyarakat Kaltim. (adv)
Editor: Agus S
