JAKARTA – Sebanyak 67.185 tahanan dan warga binaan di lembaga pemasyarakatan (lapas) tercatat belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kondisi ini menjadi sorotan Kantor Staf Presiden (KSP) karena berpotensi menghambat pemenuhan hak dasar mereka, terutama akses terhadap layanan kesehatan.
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi I KSP Heru Kreshna Reza mengatakan, berdasarkan sistem database pemasyarakatan per 4 November 2026, puluhan ribu penghuni lapas tersebut belum tercatat memiliki NIK.
“Sistem database pemasyarakatan per 4 November 2026 mencatat 67.185 tahanan warga binaan tidak memiliki NIK. Itu menjadi pekerjaan rumah untuk kami,” kata Heru dalam diskusi kelompok terpumpun atau focus group discussion (FGD) bedah buku Transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Menurut Heru, persoalan tersebut bukan sekadar masalah administrasi. Ketiadaan NIK dapat berdampak langsung terhadap akses warga binaan untuk memperoleh layanan dan jaminan kesehatan.
Ia mencontohkan temuan saat KSP melakukan kunjungan kerja ke Lapas Perempuan di Medan, Sumatera Utara. Seorang warga binaan harus menjalani operasi, tetapi tidak dapat menggunakan jaminan kesehatan karena tidak memiliki NIK.
Akibatnya, biaya tindakan medis tersebut terpaksa dibebankan pada anggaran yang terbatas.
Selain persoalan identitas kependudukan, KSP juga menyoroti tingginya kepadatan penghuni di sejumlah lapas. Heru menilai persoalan pemasyarakatan tidak dapat diselesaikan hanya oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas).
Karena itu, koordinasi lintas kementerian dan lembaga perlu diperkuat. Salah satu langkah yang dinilai penting adalah menyinkronkan data kependudukan sejak seseorang pertama kali diregistrasi sebagai tahanan.
Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka yang turut menjadi narasumber dalam forum tersebut menilai persoalan warga binaan tanpa NIK mencerminkan belum terintegrasinya sistem tata kelola data antarinstansi, termasuk dalam pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia.
Ia mempertanyakan bagaimana negara dapat memastikan pemenuhan hak warga binaan apabila identitas kependudukan dan keberadaan keluarganya tidak tercatat dengan baik.
“Sehingga bisa dibayangkan di beberapa lapas itu ada warga binaan yang masih tidak punya NIK. Akhirnya tidak diketahui keluarganya di mana, hak-haknya sebagai warga negara bagaimana, begitu. Apakah itu tanggung jawab pemasyarakatan? Pemasyarakatan tidak bisa, otoritas enggak sampai ke situ,” ujar Rieke.
Untuk mengatasi persoalan koordinasi lintas sektor, Rieke merekomendasikan penerbitan dua peraturan presiden (perpres). Keduanya mengatur sistem tata kelola keimigrasian nasional yang terintegrasi dan sistem tata kelola pemasyarakatan nasional yang terintegrasi.
Menurut dia, regulasi tersebut diperlukan untuk memperjelas pembagian kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah. Pengelolaan data juga perlu berlandaskan prinsip Satu Data Indonesia, dengan Kemenimipas tetap berperan sebagai wali data keimigrasian dan pemasyarakatan.
Rieke menambahkan, pendekatan administrasi kependudukan secara menyeluruh, sejak seseorang lahir hingga meninggal dunia, juga tengah dibahas melalui penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam proses revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) di Komisi II DPR RI. (ANT/KN)



