KORANUSANTARA – Pernyataan mengejutkan disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja. Mendadak, Bagja menggulirkan usulan penundaan pelaksanaan Pilkada 2024.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kementerian dan Lembaga Negara yang diselenggarakan Kantor Staf Presiden (KSP), Rabu, 13 Juli 2023. Pernyataan itu, lantas dirilis dalam keterangan tertulisnya.
Jika merujuk ketentuan Undang-undang 10 tahun 2016 tentang Pilkada dan kesepakatan bersama, pemungutan suara Pilkada 2024 akan digelar 27 November. Atau sekitar sebulan setelah pelantikan Presiden hasil Pemilu 2024.
Bagja mengatakan, pelaksanaan Pilkada yang beririsan dengan Pemilu 2024 memunculkan banyak kerawanan. Sebab, tahapan pilkada berbarengan dengan tahapan pemilu. Bahkan pemungutan suara hanya sebulan pasca pelantikan presiden.
Sadar jika dirinya mendapat kritik atas pernyataannya tersebut, Rahmat Bagja akhirnya menyampaikan klarifikasi. Dia mengatakan, pernyataannya dalam diskusi di kantor kepala staf kepresidenan terkait opsi penundaan pilkada itu hanya sebatas diskusi. ”Itu pun masih diskusi, bukan kemudian usulan lembaga,” ujarnya.
Pernyataan Bagja perihal penundaan pilkada membuatnya panen kritik. Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang menilai usulan itu mengada-ada. Sebagaimana hasil rapat kerja antara DPR, pemerintah, bersama Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), semua sudah sepakat pilkada digelar November 2024.
”Kalau sekarang Bawaslu berwacana, menurut saya melampaui kewenangannya,” ujarnya, Jumat, 14 Juli 2023. Soal kekhawatiran gangguan keamanan, Junimart menegaskan, itu tugas kepolisian dan TNI melakukan antisipasi. Politikus PDIP itu meminta Bawaslu cukup bekerja sesuai dengan ketentuan.
Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asy’ari juga memiliki pandangan berbeda dengan Bawaslu. Hasyim tidak sepakat dengan ide penundaan. ”Kita penginnya lebih cepet lebih baik,” ujarnya.
Hasyim belum mengetahui usulan Bawaslu. Sejauh ini, pihaknya belum mendapatkan pernyataan dan penjelasan secara langsung. ”Maksud dia tuh apa? Aku ga tau,” imbuhnya.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti juga mengkritik cara pandang Bawaslu. Dia menilai Bawaslu berpikir terlalu jauh. ”Jauh banget sampai ke November 2024, yang di depan mata malah tidak teratasi,” katanya.
Padahal, lanjut dia, banyak persoalan di depan mata yang selama ini justru tidak ditangani dengan baik. Di antaranya, baliho yang berserakan tidak beraturan, dugaan kampanye di luar jadwal, bahkan indikasi money politics hingga di tempat ibadah.(*)
