JAKARTA – Berseliwernya nama-nama tokoh dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) jelang pemilu bukanlah yang baru. Termasuk pada Pilpres 2024. Setidaknya ada lima tokoh NU yang saat ini dilirik partai politik (parpol) untuk dijadikan bakal calon wakil presiden (cawapres) dari masing-masing koalisi.
Mereka adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Menkopolhukam Mafhud MD, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mantan ketua umum PBNU Said Aqil Sirodj, dan Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf.
Nama terakhir dipanggil menghadap Presiden RI Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jumat (9/6/2023). Pria yang akrab disapa Gus Yahya tersebut menyebut, pertemuan dengan Presiden tidak membahas perihal pencalonan dirinya untuk maju dalam pilpres. Bukan juga merekomendasikan tokoh-tokoh NU.
Dia menjelaskan pertemuan hari ini membahas dua usulan program dari PBNU. Pertama, program Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama. Gus Yahya meminta dukungan Jokowi dan pemerintah untuk menyelenggarakan program nyata di desa-desa. PBNU akan bekerja sama dengan berbagai kementerian untuk menggelar program itu.
Program kedua yang diajukan adalah forum antaragama dan antarbudaya tingkat Asia Tenggara. Menurut Yahya, program ini akan mendampingi gelaran KTT Asean akhir tahun ini. “Kami memohon izin kepada Pak Presiden dan beliau memberi izin. Sekarang kami sudah siap segala sesuatunya,” ucap Yahya.
Dirinya menegaskan, NU bukanlah partai politik. Jadi tidak pantas untuk membicarakan urusan politik. Posisi NU pada pemilu mendatang adalah memastikan tidak ada perpecahan di masyarakat.
“Nggak ada, nggak ada karena saya kira ndak patut NU (berpolitik). Masa ngomong politik tidak pada tempatnya,” kata Gus Yahya kepada wartawan di Kompleks Istana. Gus Yahya menyatakan, NU bukan organisasi yang berhak mengajukan calon untuk pemilu. Menurut dia, domain tersebut merupakan urusan parpol.
“Wong NU ini bukan parpol. Saya tuh bolak-balik sampe teriak-teriak soal ini. NU bukan parpol, NU tidak dalam posisi untuk memberikan dukungan politik. Satu-satunya yang akan dilakukan NU terkait ini adalah berusaha sekuat tenaga ikut menjaga supaya masyarakat tetap tentram, tetap harmonis, tidak terjadi antagonisme, tidak terjadi permusuhan antarkelompok gara-gara agenda politik semacam ini,” beber Gus Yahya.
Gus Yahya menjelaskan pemilu merupakan prosedur untuk memilih pemimpin. Menurut dia, siapa pun pemimpin yang terpilih nanti harus didukung oleh masyarakat. “Siapa pun pemimpin yang terpilih nantinya, ya harus didukung. Harus ditaati. Kita tidak perlu terus-menerus antagonismen di antara pendukung yang berbeda-beda,” tutupnya.
Dia juga menegaskan pemilu bukan tentang urusan hidup dan mati, bukan juga seperti perang badar. “Jadi, ini cuma prosedur, ini bukan jihad fisabilillah. Bukan perang badar, bukan soal hidup mati. Ini cuma soal prosedur untuk menentukan pejabat pemerintah yang dalam hal ini adalah presiden dan juga legislatif juga. Bersamaan nanti, saya kira itu juga,” tutup Gus Yahya. (kn)
