TANJUNG REDEB – Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong, menekankan pentingnya pembentukan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di seluruh kampung di Kabupaten Berau. Langkah ini dinilai sebagai strategi efektif untuk mendorong kemandirian ekonomi kampung dan mengurangi ketergantungan pada anggaran dari pemerintah.
Menurut Rudi, dengan total 100 kampung di Berau, masih banyak yang belum memiliki BUMK. Padahal, keberadaan BUMK dapat menjadi penggerak ekonomi lokal dan sumber pendapatan baru bagi kampung.
“Kehadiran BUMK tidak hanya meningkatkan penghasilan kampung, tetapi juga mendorong pembangunan yang lebih mandiri. Dengan BUMK, kampung tidak harus selalu bergantung pada Dana Desa (ADD) atau Alokasi Dana Kampung (ADK),” ujarnya.
Rudi menyebut beberapa kampung seperti Long Lanuk, Labanan Makarti, dan Sukan Tengah telah berhasil membentuk BUMK. Kampung-kampung tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi kampung lain untuk segera membangun badan usaha yang sesuai dengan potensi lokalnya.
“BUMK bisa mengambil berbagai bentuk usaha. Misalnya, bagi masyarakat di sekitar perkebunan sawit, limbah sawit dapat diolah menjadi produk yang bernilai ekonomi. Pemerintah kampung harus kreatif memanfaatkan sumber daya yang ada,” tambahnya.
Untuk mendukung pembentukan BUMK, Rudi menyoroti pentingnya sosialisasi dan penerapan regulasi, seperti Perda Berau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, yang telah diperbarui pada 2023. Ia juga menekankan pentingnya harmonisasi dengan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 sebagai landasan hukum perizinan usaha BUMK.
“Perda ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi perizinan usaha BUMK, mulai dari izin usaha perkebunan hingga pengelolaan hasil budidaya. Pemerintah daerah harus proaktif dalam menyosialisasikan regulasi ini kepada masyarakat kampung,” jelasnya.
Rudi menegaskan, upaya pembentukan BUMK harus menjadi prioritas bersama antara pemerintah kabupaten dan pemerintah kampung. Dengan dukungan regulasi yang jelas dan potensi sumber daya lokal yang beragam, ia optimistis BUMK dapat menjadi solusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Berau.
“Kita ingin kampung-kampung di Berau mandiri secara ekonomi. Dengan adanya BUMK, pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga bertumpu pada kekuatan masyarakat lokal itu sendiri,” tutupnya. (ADV/KN)
