PENAJAM PASER UTARA – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah pusat terkait kawasan tangkap nelayan di Teluk Balikpapan yang terdampak peningkatan aktivitas pelayaran logistik ke Ibu Kota Nusantara (IKN)
“Kami berupaya mencari solusi karena tangkapan nelayan kami terdampak aktivitas pengangkutan yang semakin tinggi,” ujar Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara Rozihan Asward di Penajam, Kalimantan Timur, Senin (15/7/2024).
Solusi bersama pemerintah provinsi dan pemerintah pusat itu, menurut Rozihan, bertujuan para nelayan Penajam tidak kehilangan mata pencaharian.
Selain peningkatan arus lalu-lintas pelayaran ke IKN, tangkapan para nelayan Penajam juga terdampak pembangunan duplikat bentang pendek Jembatan Pulau Balang yang akan menghubungkan Kota Balikpapan dengan IKN.
Nelayan-nelayan dengan perahu sampan yang terdampak di Teluk Balikpapan itu antara lain mereka yang tinggal di Kelurahan Jenebora, Pantai Lango dan Kelurahan Gersik di Kecamatan Penajam, serta Kelurahan Maridan dan Mentawir di Kecamatan Sepaku.
Rozihan mengatakan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tidak berwenang untuk mengeluarkan kebijakan mengenai wilayah perairan laut di Teluk Balikpapan.
Kebijakan terkait aktivitas di Teluk Balikpapan itu berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah pusat.
“Kami berharap pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dapat memberikan solusi kepada para nelayan tangkap di Teluk Balikpapan itu,” katanya.
Lewat koordinasi antar-pemerintah daerah dan pemerintah pusat, Rozihan Asward optimistis pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan dampak positif pada perekonomian masyarakat pesisir. (ANT/KN)
