BALIKPAPAN – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) yang bertugas membahas Pedoman Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) mengadakan rapat koordinasi di Ballroom Hotel Jatra, Balikpapan, Selasa (3/12/2024).
Rapat ini dipimpin oleh Ketua Pansus, Sabaruddin Panrecalle, dan didampingi Wakil Ketua Pansus, Fadly Imawan. Turut hadir anggota Pansus, sejumlah pejabat DPRD Kaltim, serta perwakilan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra).
Ketua Pansus Sabaruddin menjelaskan, rapat ini bertujuan untuk menyinkronkan pedoman penyusunan Pokir DPRD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Kami mengacu pada hasil konsultasi dengan Kemendagri, di mana Pansus ini direkomendasikan untuk menghasilkan perda terkait pedoman penyusunan Pokir,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pansus juga telah melakukan kajian ke daerah lain seperti Yogyakarta, Padang, dan Banten untuk memperkaya referensi.
“Selain itu, kami mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan OPD terkait untuk menyerap masukan,” tambah politisi Gerindra tersebut.
Dari sisi eksekutif, Kepala BAPPEDA Kaltim, Yusliando, menekankan pentingnya harmonisasi antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun program pembangunan daerah.
“Penyusunan Pokir harus selaras dengan prioritas pembangunan yang diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017. Kami juga telah menyiapkan kamus usulan untuk mendukung proses ini,” jelasnya.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menekankan bahwa pengintegrasian Pokir dalam anggaran daerah adalah kewajiban yang diatur melalui Musrenbang.
“Dengan terbentuknya Pansus ini, diharapkan seluruh aspirasi dapat diakomodasi dan terintegrasi dalam RKPD Pemprov Kaltim,” tegas politisi Golkar tersebut.
Hasanuddin juga menyebutkan pentingnya kunjungan ke daerah lain, seperti DI Yogyakarta dan Bantul, yang telah menerapkan pedoman penyusunan Pokir secara baik.
Langkah ini dinilai krusial untuk memperkaya draf pedoman yang sedang dirancang oleh Pansus.
“Dengan berbagai masukan dari pihak terkait, diharapkan penyusunan pedoman ini dapat berjalan lancar dan menjadi acuan penting dalam pembangunan di Kaltim kedepan,” pungkasnya. (Adv)
Penulis: Hanafi
