Rabu, Mei 14, 2025
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 66

Retret Kepala Daerah, Bima Arya: Presiden dan Mantan Presiden akan Berbicara

0

JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan kemungkinan bahwa seorang mantan Presiden Republik Indonesia akan berbicara sebagai pemateri dalam retret kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024. Acara retret tersebut akan berlangsung di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, mulai Jumat (21/2) hingga Jumat (28/2) mendatang.

Bima Arya, saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta, pada Minggu (16/2/2025), menyampaikan bahwa sebagian besar pembicara dalam retret ini adalah tokoh-tokoh dari dalam negeri, termasuk Presiden Prabowo Subianto.

“Kali ini pembicaranya itu semuanya menteri dan widyaiswara dari Lemhannas, Bapak Presiden, dan mungkin nanti ada juga mantan presiden yang akan berbicara,” ungkap Bima.

Namun, Bima enggan mengungkapkan lebih lanjut siapa mantan presiden yang dimaksud, dan memastikan nama tersebut akan diberitahukan pada waktunya.

“Mungkin. Nanti kita sampaikan. Nantilah kita lihat,” tuturnya.

Dalam retret tersebut, Bima menjelaskan akan ada lima pokok pembekalan yang diberikan kepada kepala daerah terpilih. Pertama, pemahaman tentang tugas pokok kepala daerah, mengingat tidak semua kepala daerah terpilih memiliki latar belakang dalam pemerintahan.

Kedua, pemahaman tentang Astacita, yang mencakup delapan visi pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, termasuk isu ketahanan pangan dan pendidikan kesehatan.

Ketiga, retret ini bertujuan untuk membangun kedekatan emosional antar kepala daerah, agar lebih mudah berkoordinasi dalam membangun daerah.

“Kita membayangkan nanti teman-teman kepala daerah itu, kalau sudah akrab, sudah kenal, maka akan mudah berkoordinasi.”

Keempat, materi tentang pengelolaan anggaran, di mana kepala daerah perlu mengawal penggunaan anggaran rakyat. Untuk materi ini, akan hadir pihak-pihak terkait seperti KPK, BPK, BPKP, dan kepolisian.

Kelima, materi tentang ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan, yang bertujuan menjadikan kepala daerah sebagai garda terdepan pemersatu bangsa. Bima menegaskan bahwa kepala daerah harus menjadi tokoh nasionalis yang menjaga persatuan.

Pelantikan pasangan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 akan dilakukan secara serentak pada Kamis (20/2). Setelah itu, para kepala daerah akan mengikuti retret di Akademi Militer Magelang, sementara wakil kepala daerah dijadwalkan hadir pada saat penutupan acara tersebut. (ANT/KN)

Timnas Indonesia Sudah Bisa Berlatih di Pusat Pelatihan PSSI Kota Nusantara

PENAJAM PASER UTARA – Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) menyebut Tim Nasional Indonesia sudah bisa berlatih di Pusat Pelatihan PSSI Kota Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

“Pusat Pelatihan PSSI Kota Nusantara bisa digunakan Tim Nasional Indonesia latihan, karena pembangunan tahap pertama sudah selesai,” kata Direktur Keamanan dan Infrastruktur PSSI Adi Nugroho di Sepaku, Penajam Paser Utara, Sabtu (15/2/2025).

Tetapi mereka masih menunggu keputusan Badan Tim Nasional (BTN) karena jadwal latihan timnas diatur dan ditetapkan lembaga itu.

Dia memaparkan, tahap pertama pembangunan Pusat Pelatihan PSSI Kota Nusantara sudah rampung dan lengkap, yang berupa lapangan natural, lapangan rumput sintetis, lapangan O dan juga empat bangunan asrama.

“Ketiga lapangan juga siap digunakan untuk berlatih pada malam hari. Lapangan itu memiliki penerangan sekitar 800 lux,” tambahnya.

Lapangan latihan natural menggunakan rumput zoysia mattrela yang masuk standar FIFA  dan bisa menjadi contoh rumput untuk lapangan sepak bola lain.

Adi menyatakan pihaknya masih menunggu sarana pendukung dan akses logistik untuk pusat pelatihan yang berluas 34 hektare itu.

Dia juga menyatakan masih ada pembangunan tahap dua, termasuk membangun stadion kecil berkapasitas 5.000 kursi, lapangan dalam ruangan dan kolam renang. (ANT/KN)

Di Hadapan Jokowi, Prabowo Bela Megawati: Saya Tak Suka Menjelek-jelekkan Bu Mega

0

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan penghormatan kepada Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dengan menyebutnya sebagai sosok yang memiliki banyak jasa bagi Indonesia. Pujian tersebut disampaikan saat Prabowo memberikan sambutan di puncak perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di SICC, Jawa Barat, pada Sabtu (15/2/2025).

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa setiap presiden yang pernah memimpin Indonesia telah berkontribusi besar dalam membangun bangsa.

“Apa yang saya lakukan sekarang, saya katakan ini karena letak pondasi dasar dibuat oleh presiden-presiden terdahulu. Semuanya punya bagian, ibarat kita bangun rumah, Bung Karno letakkan, Pak Harto membangun, dan seterusnya. Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Mega,” ujar Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Prabowo juga menegaskan bahwa Megawati telah memberikan banyak sumbangsih bagi negara. Ia menolak upaya menjelekkan tokoh-tokoh pemimpin terdahulu.

“Maaf kalau ada yang mau jelek-jelekan Ibu Mega, saya tidak suka menjelek-jelekan karena saya juga mengerti apa yang beliau buat juga untuk republik ini,” katanya.

Tak hanya Megawati, Prabowo juga memuji Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Ia menegaskan komitmennya untuk terus membangun dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, melanjutkan fondasi yang telah diletakkan oleh para pemimpin sebelumnya.

Sebagai informasi, peringatan HUT ke-17 Partai Gerindra yang mengangkat tema “Berjuang Tiada Akhir” menjadi ajang refleksi atas perjalanan partai sejak berdiri pada 6 Februari 2008.

Reporter: Fajri
Editor: Dezwan

Prabowo Apresiasi Kehadiran Elite PDIP di Puncak HUT ke-17 Gerindra

0

JAKARTA – Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Ketua Dewan Pembina, Prabowo Subianto, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang turut hadir dalam acara puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Gerindra.

Acara yang berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (15/2/2025) ini dihadiri oleh berbagai tokoh politik, termasuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri Kabinet Merah Putih, serta pimpinan partai politik lainnya.

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa perbedaan pandangan politik bukanlah penghalang untuk menjaga persaudaraan.

“Terima kasih, hari ini saya merasa dihormati. Tokoh-tokoh bangsa dan pimpinan partai politik dari berbagai spektrum hadir, termasuk yang berbaju merah,” ujar Prabowo, secara tersirat merujuk pada PDIP.

Prabowo juga menyinggung latar belakang keturunannya dari Minahasa, Sulawesi Utara, dengan mengutip pepatah daerah tersebut yang menekankan persaudaraan.

“Saudara-saudara, saya ini setengah Minahasa. Di Minahasa ada satu pepatah: kita semua basudara (bersaudara),” ujarnya.

Pernyataan ini disampaikan sembari menggoda Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey, yang hadir mewakili Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Selain dihadiri elite partai politik, perayaan HUT Gerindra kali ini juga menampilkan berbagai atraksi dan pidato dari para tokoh penting. Momen ini sekaligus menjadi ajang konsolidasi Gerindra dalam menghadapi berbagai agenda politik ke depan, termasuk persiapan menuju Pemilu 2029.

Reporter: Fajri
Editor: Dezwan

KPK Gerak Cepat, Berkas Ekstradisi Paulus Tannos Siap Dikirim ke Singapura Pekan Depan

0

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa berkas proses ekstradisi buronan Paulus Tannos, yang telah ditangkap oleh otoritas Singapura, akan segera dikirimkan. Rencananya, dokumen tersebut akan dikirim melalui Kementerian Hukum RI pada pekan depan.

“Info yang saya dapatkan dari penyidik, kemungkinan besar akan dikirimkan seluruh berkas yang diminta oleh pihak Singapura, menggunakan pengantar dari Kementerian Hukum,” ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, Sabtu (15/2/2025).

Tessa belum bisa memastikan tanggal pasti pengiriman berkas tersebut, namun ia menegaskan bahwa pengiriman akan dilakukan dalam pekan depan.

“Jadi, harapan kita dalam waktu dekat ini bisa ada update lagi ya, jadi, infonya pekan depan, entah itu hari Senin atau Selasa, berkas itu akan dikirimkan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Tessa mengungkapkan salah satu dokumen yang akan dikirimkan adalah permintaan penuntutan dari Pengadilan Singapura terhadap Paulus Tannos, mengingat yang bersangkutan masih mengupayakan pembelaan pasca-penangkapannya oleh otoritas setempat.

“Dan, perbedaan sistem hukum, di mana di negara Singapura dan Indonesia ini, kita bisa menyatakan bahwa seseorang itu dituntut tentunya setelah ada P21 ya dari jaksa penuntut umum,” kata Tessa.

Ia juga menjelaskan KPK akan bekerja sama dengan berbagai pihak demi melengkapi berkas-berkas yang diperlukan oleh pihak pemerintah Singapura.

“Sehingga, diperlukan adanya kerja sama, antarlembaga, antarinstansi, baik KPK, Kejaksaan, Kementerian Hukum, maupun Kepolisian untuk melengkapi berkas-berkas yang cenderung tidak ada dasar hukumnya di Indonesia, kita mencari kesamaannya di situ,” tambahnya.

KPK berharap Paulus Tannos dapat dieksekusi hukum di Indonesia, meskipun saat ini masih menjalani provisional arrest di Pengadilan Singapura.

“Dan itu merupakan salah satu tindakan yang buat Indonesia ini, tindakan yang mendukung pemberantasan korupsi. Dan kita harapkan dalam waktu dekat ini bisa segera dipulangkan dan dapat segera dilakukan penuntutan terhadap saudara Paulus Tannos,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK berhasil menangkap Paulus Tannos di Singapura setelah menjadi buronan sejak 2019 terkait kasus korupsi proyek e-KTP. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengonfirmasi bahwa Tannos masih berada di Singapura dan proses ekstradisinya sedang berlangsung.

“Masih di Singapura,” katanya pada Jumat (24/1/2025).

Saat ini, KPK terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melengkapi seluruh syarat ekstradisi.

“KPK sedang berkoordinasi dengan melengkapi syarat-syarat dapat mengekstradisi yang bersangkutan,” jelas Fitroh.

Diketahui, sebelum ditangkap di Singapura, Paulus Tannos sempat terdeteksi berada di Thailand. Selain itu, ia diketahui telah mengganti kewarganegaraan dan identitasnya menjadi Thian Po Tjhin di Singapura.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

Disperindag Kukar Siap Dampingi Pengecer Jadi Sub Pangkalan LPG Resmi

TENGGARONG – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutai Kartanegara (Kukar) mengambil langkah proaktif, dalam mengatasi kelangkaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram (Kg). Salah satunya dengan mendorong para pengecer agar beralih status menjadi sub pangkalan resmi Pertamina.

Langkah ini sejalan dengan rencana pemerintah pusat yang melarang pengecer menjual LPG subsidi, demi memastikan distribusi yang lebih tepat sasaran serta menstabilkan harga sesuai standar pemerintah.

Kepala Bidang Pemasaran Produk Dalam Negeri dan Pengendalian Barang Pokok Disperindag Kukar, Muhammad Bustani, menegaskan kesiapan pihaknya dalam membimbing pengecer agar bisa bertransformasi menjadi sub pangkalan resmi.

“Kami sangat siap mendampingi para pengecer agar menjadi sub pangkalan, karena ini merupakan bagian dari pembinaan yang harus kami lakukan. Namun, saat ini kami masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Dengan adanya sub pangkalan, pengecer yang sebelumnya beroperasi tanpa izin akan mendapatkan pasokan LPG langsung dari pangkalan resmi Pertamina. Ini diharapkan dapat menghilangkan praktik penjualan liar yang kerap memicu kelangkaan dan lonjakan harga di pasaran.

Kabupaten Kukar memiliki kebutuhan LPG subsidi sebesar 28.394 metrik ton (MT) per tahun. Distribusi ini ditangani oleh 17 agen resmi dan 683 pangkalan, yang melayani masyarakat di 193 desa dan 44 kelurahan. Dengan adanya sub pangkalan, diharapkan distribusi gas bersubsidi bisa lebih merata dan terkendali.

Disperindag Kukar menegaskan bahwa langkah ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap penjualan LPG subsidi. Dengan semakin banyaknya sub pangkalan resmi, diharapkan gas subsidi benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang berhak. (Adv)

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Muhammad Rafi’i

Pemkab Kukar Pastikan Gaji dan Tunjangan ASN Tak Terdampak Efisiensi

TENGGARONG – Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, memastikan Instruksi Presiden (Inpres) tentang efisiensi anggaran, tidak akan mempengaruhi belanja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar.

Artinya, kebijakan ini tidak akan mempengaruhi gaji maupun tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kukar. Termasuk juga honorarium bagi tambahan 5.776 kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang baru diangkat.

“Insya Allah kebijakan baru ini tidak akan mempengaruhi belanja pegawai, aman,” tegas Sunggono, beberapa waktu lalu.

Ia juga menjelaskan bahwa hal tersebut dikarenakan belanja pegawai Kukar masih dibawah ketentuan yang ditetapkan. Yaitu 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bahkan Sunggono juga memastikan bahwa pihaknya tidak akan menerapkan ketentuan pegawai paruh waktu.

“Belanja pegawai kita masih sangat menutupi. Tidak ada istilah pegawai paruh waktu di Kukar, kita akan bayarkan full semua,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

KPK Siap Hadapi Potensi Praperadilan Baru dari Hasto Kristiyanto

0

JAKARTA – Beredar kabar bahwa Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, membuka peluang untuk kembali mengajukan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, pihak KPK tidak gentar dan siap menghadapi upaya hukum tersebut.

“Ya kita hadapi, biasa dalam beberapa perkara juga ada yang beberapa kali mengajukan praper,” kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan, Jumat (14/2/2025).

Fitroh menyikapi dengan tenang kemungkinan Hasto akan mengajukan praperadilan lagi dan menyatakan bahwa KPK akan mengikuti proses selanjutnya.

“Kita tunggu proses selanjutnya,” ujarnya singkat.

Sebelumnya, pada Kamis (13/2/2025) lalu, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto, membacakan putusan atas permohonan praperadilan yang diajukan oleh Hasto melawan KPK. Hakim Djuyamto menerima eksepsi yang diajukan oleh KPK dan memutuskan bahwa permohonan praperadilan tersebut tidak dapat diterima.

“Menyatakan permohonan oleh pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima,” ujar Hakim Djuyamto saat membacakan amar putusan.

Putusan tersebut dijatuhkan karena dua perkara pidana yang digabungkan dalam satu permohonan praperadilan. Menurut Hakim Djuyamto, seharusnya masing-masing perkara diajukan dalam permohonan praperadilan terpisah.

“Permohonan pemohon yang menggabungkan sah atau tidaknya dua surat perintah penyidikan atau sah tidaknya penetapan tersangka dalam satu permohonan harusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat formil permohonan praperadilan. Maka terhadap eksepsi termohon beralasan hukum dan patut dikabulkan,” pungkas Hakim Djuyamto

Pewarta : Nicha R

Syukuri Putusan Praperadilan Hasto Kristiyanto, KPK Pastikan Penyidikan Tetap Berlanjut

0

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut positif atas kemenangan dalam praperadilan yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. KPK menilai bahwa putusan hakim dalam praperadilan tersebut sudah sesuai dengan harapan dan objektif.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, mengungkapkan keputusan hakim dan proses hukum yang dijalani sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kami patut bersyukur, Alhamdulillah kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas putusan Hakim Bidang Praperadilan HK yang menurut kami sudah sesuai, sudah objektif sebagaimana yang rekan-rekan maupun masyarakat saksikan persidangannya beberapa hari ini,” ujar Tessa Mahardika kepada wartawan di Gedung KPK, Jumat (14/2/2025).

Tessa juga menjelaskan, KPK selalu berpedoman pada prosedur hukum yang berlaku dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, termasuk dalam perkara suap KPU dan menghalang-halangi penyidikan yang tengah berlangsung.

“Ke depan tentunya proses penyidikan akan tetap terus berjalan sesuai dengan fokus pemenuhan unsur perkara tersebut yang akan dilakukan oleh penyidik. Demikian pernyataan yang dapat kami berikan,” tegas Tessa.

Dalam hal ini, pihak KPK berharap agar masyarakat tetap memberikan dukungan dan pengawasan terhadap proses hukum yang berjalan, dan menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi akan terus dilakukan dengan penuh kehati-hatian serta berlandaskan pada prinsip keadilan.

Pewarta : Nicha R

Bendahara Umum Partai Demokrat Renville Antonio Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan di Situbondo

0

JAKARTA – Para petinggi DPP Partai Demokrat menyampaikan duka cita atas wafatnya Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Renville Antonio karena mengalami kecelakaan di daerah Situbondo, Jawa Timur, pada Jumat (14/2/2025).

Ucapan duka cita pun disampaikan oleh Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani.
Menurut dia, Renville mengalami kecelakaan ketika sedang dalam perjalanan menuju Surabaya, dari arah Banyuwangi, Jawa Timur.

“Kami berduka cita yang mendalam atas berpulang Mas Renvile Antonio Bendahara Umum DPP Partai Demokrat. Informasi yang kami peroleh akibat kecelakaan,” kata Kamhar saat dikonfirmasi di Jakarta.

Selain itu, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY juga menyampaikan kabar duka kepulangan rekannya itu melalui akun media sosialnya.

“Semoga keluarga yang ditinggalkan dikaruniai keikhlasan, kesabaran, dan kekuatan dalam menghadapi musibah ini,” kata AHY dalam unggahan di akun instagramnya.

Adapun Renville merupakan kader Partai Demokrat yang menjabat sebagai Bendahara Umum sejak tahun 2020. Politikus kelahiran Jakarta pada tahun 1977 itu berpulang di usia 47 tahun.
Kecelakaan lalu lintas yang menewaskan politikus Partai Demokrat itu terjadi di jalur pantura Desa Mojosari, Kecamatan Asembagus, Situbondo, Jawa Timur.

Peristiwa itu bermula saat korban mengendarai motor gede (moge) warna hitam nopol B-6789-A dari arah Surabaya ke Banyuwangi (dari barat ke timur), dan tepat di lokasi kejadian korban mengalami kecelakaan dengan kendaraan pikap dari arah yang sama.

“Kecelakaan yang melibatkan motor besar (moge) terjadi sekitar pukul 09.00 WIB pagi tadi,” kata Kapolres Situbondo AKBP Rezi Dharmawan di lokasi kejadian. (ANT/KN)