JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meminta persetujuan Komisi V DPR RI terkait anggaran kementeriannya untuk tahun 2026 sebesar Rp139,74 triliun atau meningkat Rp68,88 triliun dari 2025 sebesar Rp73,76 triliun.
“(Dari anggaran Rp68,88 triliun), sebagian untuk program teknis Rp65,28 triliun dan sebagian untuk dukungan manajemen sekitar Rp3,6 triliun,” kata Menteri Dody dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Adapun pagu anggaran Kementerian PU tahun 2025 adalah sebesar Rp73,76 triliun. Jika permintaan anggaran 2026 disetujui, maka pagu anggaran Kementerian PU tahun depan adalah senilai Rp139,74 triliun.
Anggaran ini nantinya difokuskan untuk program teknis yang meliputi infrastruktur sumber daya air (SDA) sebesar Rp4,92 triliun; penyelesaian kontrak multi tahun (multi years contract/MYC) sebesar Rp12,01 triliun; pembangunan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua sebesar Rp1,77 triliun; program Sekolah Rakyat Tahap III senilai Rp10 triliun; operasi dan preservasi infrastruktur SDA dan jalan sebesar Rp6,03 triliun; sektor padat karya senilai Rp3,98 triliun; serta persiapan bencana darurat sebesar Rp0,55 triliun.
“Alokasi program teknis lainnya yakni pengadaan lahan termasuk untuk proyek Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan bendungan non PSN sebesar Rp2,49 triliun,” kata Dody.
Lebih lanjut, dukungan teknis balai sebesar Rp3,51 triliun; sertifikasi tenaga kerja konstruksi Politeknik PU sebesar Rp0,01 triliun; kegiatan baru Rp17,62 triliun; serta PDN dan PLN senilai Rp2,26 triliun.
“Untuk program dukungan manajemen, dari usulan tambahan anggaran tersebut akan digunakan sebesar Rp2,84 triliun untuk belanja pegawai dan Rp0,76 triliun untuk belanja nonoperasional,” ujarnya.
Adapun tahun ini, fokus Kementerian PU adalah untuk pembangunan dan preservasi jalan, irigasi pangan, air bersih, dan sanitasi.
Per 9 Juli 2025, Dody mengatakan realisasi anggaran masih rendah, yaitu realisasi keuangan baru mencapai Rp33,85 persen dan realisasi fisik baru menyentuh 29,21 persen.
Menteri PU mengatakan hal ini dikarenakan adanya masalah politik anggaran pada semester pertama.
Namun, ia mengaku optimistis pihaknya bisa mencapai realisasi keuangan dan fisik masing-masing sebesar 93 persen dan 90 persen pada Desember 2025.
Dody juga mengajukan penambahan anggaran tahun 2025 menjadi Rp86,28 triliun, tapi masih belum diberikan respons oleh Kementerian Keuangan. (ANT/KN)
