JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengingatkan seluruh anggota Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) agar tidak menipu rakyat dalam proyek-proyek pembangunan rumah subsidi di berbagai daerah.
“Kalau yang benar, pasti cocok sama saya. Kalian mau nggak di Apersi ini ada pengembang yang menipu rakyat? Mau nggak? Kalau boleh saya usulkan bikin rakenas ini yang berkualitas, verifikasi, profiling,” kata Ara ketika memberikan sambutan dalam acara halalbihalal Apersi di Jakarta, Senin (21/4/2025) malam.
Ia meminta Apersi melakukan verifikasi internal secara ketat terhadap seluruh anggotanya, memberikan penghargaan bagi yang berkualitas, dan memecat yang merugikan rakyat agar asosiasi memiliki standar yang tinggi.
Menurutnya, hanya pengembang yang benar, bersih, dan bertanggung jawab yang layak menjadi bagian dari Apersi, sebab asosiasi yang kuat dibangun dari reputasi anggotanya yang menjunjung integritas dan kejujuran.
“Anggota yang nggak benar, pecat. Jangan hanya memberikan penghargaan kepada yang bagus. Yang nggak benar, pecat. Jadi, orang ada kebanggaan, dia membawa nama baik Apersi, kebanggaan,” ujarnya.
Ia menegaskan tidak bisa menyatukan pengembang yang punya nilai baik dan curang, karena keduanya memiliki arah dan tujuan berbeda, sehingga asosiasi perlu membedakan dengan jelas anggotanya.
“Ngapain bergabung dengan yang tidak bertanggung jawab dan tidak berkualitas yang merugikan rakyat? Nggak bisa disatukan, value berbeda. Yang satu baik, yang satu jahat. Nggak bisa, nggak bisa bersatu itu,” tegasnya.
Menteri Ara menyoroti adanya oknum yang terus berganti identitas usaha demi menghindari tanggung jawab, dan menyebut sudah banyak data tentang praktik semacam itu di tangan aparat penegak hukum.
“Ada lah, semua itu udah ada datanya di APH (aparat penegak hukum). Saya ngomong apa adanya ya. Lihat mata saya. Saya nggak suka bohong. Itu semua sudah saya sampaikan,” tuturnya.
Ia mengatakan berbicara apa adanya karena tak ingin menipu rakyat, dan menyampaikan bahwa jika kesalahannya ringan, maka hukumannya ringan, tetapi jika berat, pelakunya pasti tidak akan bisa tidur nyenyak.
Menteri juga meminta agar Apersi tidak hanya fokus menyatukan suara, tetapi juga membangun kebanggaan dan kehormatan bersama dengan menjaga kualitas dan tanggung jawab sosial sebagai pengembang.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga siapa pun yang melakukan kejahatan, apalagi terhadap rakyat kecil, akan berhadapan dengan proses hukum tanpa pandang bulu.
“Berdoa aja. Kalau yang salahnya kecil-kecil, ya mudah-mudahan hukumannya kecil. Kalau yang berat, pasti habis saya ngomong begini. nggak bisa tidur. Itu pasti,” kata Menteri PKP. (ANT/KN)