BALIKPAPAN– Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan Indeks Kerawanan Pemilu (IPK) di Kalimantan Timur (Kaltim) tinggi. Skor IKP Kaltim sebesar 77,04. Hal itu berdasarkan hasil analisis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Namun, Mahfud tak memerinci bentuk pelanggaran yang terjadi.
“Mengapa memilih Kalimantan Timur? Atau kota Balikpapan ini, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa Kalimantan Timur ini memiliki indeks kerawanan pemilu yang tinggi, menurut hasil analisis yang dilakukan oleh Bawaslu,” kata Mahfud usai menghadiri Forum Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dengan tema Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum di Wilayah Kalimantan yang digelar di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Selasa, 20 Juni 2023.
Mahfud mengatakan bentuk pelanggaran pada pelaksanaan pemilu bisa bermacam-macam. Salah satu contohnya, kata dia, politik uang. “Bisa penghapusan dokumen, kan banyak tuh. Surat panggilan, surat suara itu sudah dikirim lalu kemudian dihimpun oleh orang-orang tertentu agar nanti diwakili oleh orang yang bersangkutan untuk menyoblos,” ungkap Mahfud.
“Atau ada lagi yang memalsu dokumen, sudah jadi, lalu difoto, lalu dibuat yang mirip, lalu dicoblos, lalu dimasukkan sebagai kotak suara,” sambungnya. Mahfud menegaskan, contoh yang ia sebutkan bukan terjadi di Kaltim, tetapi saat ia menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, Mahfud mengatakan bahwa pemerintah ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat, penyelanggara pemilu, penegak hukum, dan semua partai politik agar turut mengawal kesuksesan pemilu.
“Pemilu dari waktu ke waktu harus menjadi semakin baik. Dan tahun 2024, mutlak harus menjadi lebih baik lagi daripada pemilu yang terjadi 2019 dan sebelumnya,” katanya. “Itu artinya kita maju dan maju terus, belajar dari pengalaman masa lalu untuk memperbaiki masa depan,” pungkasnya.
IKP merupakan sistem peringatan dini untuk memetakan potensi kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu. Untuk provinsi dengan kategori rawan tinggi, selain Kaltim ada Jakarta dengan skor 88,95, Sulawesi Utara (87,48), Maluku Utara (84,86), Jawa Barat memiliki skor yang sama dengan Kaltim 77,04.
Pada Forum Koordinasi Sentra Gakkumdu itu, Kemenko Polhukam bekerja sama dengan Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), kepolisian, dan kejaksaan. Pemerintah ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat, partai politik, penyelenggara pemilu, dan penegak hukum bahwa pemilu yang dilaksanakan dari waktu ke waktu harus menjadi semakin baik.
Isu kedua, pelaksanaan tahapan pemilu di Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya yang notabene empat provinsi anyar yang baru saja dibentuk pada tahun ini, agar siap mengikuti ritme. Isu ketiga, yakni masih kentalnya polarisasi di masyarakat terkait dukungan politik. Isu keempat, perlunya langkah-langkah mitigasi khusus untuk mengantisipasi kerawanan akibat dinamika politik di dunia maya. Isu kelima, pemenuhan hak memilih dan dipilih yang tetap harus dijamin sebagai hak konstitusional warga negara, terutama dari kalangan perempuan dan kelompok rentan. (kn)
