JAKARTA – Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto mengatakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) mendiskusikan perihal bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Anies Baswedan selaku bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
“Betul, Pak Luhut juga meng-endorse, katakanlah kalau bahasa kalian kan meng-endorse ini, meng-endorse itu, dan sebagainya, dan itu menjadi diskusi yang luar biasa,” kata Sugeng di Sekretariat Perubahan, Jakarta, Jumat.
Kendati demikian, kata dia, tim kecil atau tim delapan KPP telah mengerucutkan lima nama sebagai bakal cawapres yang kiranya akan diduetkan dengan Anies Baswedan.
“Sudah mengerucut menjadi lima nama memang, hanya siapa saja? Wah, itu tim yang menggodok dan kita sepakat akan diserahkan ke calon presiden (Anies Baswedan),” ujarnya.
Selain itu, dia mengatakan bahwa Luhut dan Paloh sepakat untuk menciptakan situasi yang kondusif dalam membangun kompetisi Pemilu 2024 yang jujur dan adil, termasuk saling menghormati keputusan politik terkait bakal capres yang diusung.
“Masing masing menghormati keputusan politik, termasuk mohon maaf kita sebut dalam hal ini Pak Luhut menghormati apa yang sudah diputuskan oleh Pak Surya, dalam hal ini NasDem, dalam konteks kontestasi, sekaligus menyangkut Pak Anies,” tuturnya.
Sugeng menyebut bahwa kedua tokoh tersebut juga menilai Pemerintah seyogianya tidak menunjukkan keberpihakan terhadap calon tertentu, agar berimbang dan tidak menimbulkan dinamika yang tak perlu.
“Intinya ada suasana yang coba dibangun demi baiknya ini negara, bangsa ini ke depan,” imbuhnya.
Meski demikian, dia mengatakan bahwa Paloh menegaskan pihaknya akan tetap mendukung suksesnya pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga akhir kepemimpinan-nya pada 2024.
“Karena dulu kita yang mengusung kepemimpinan Pak Jokowi-Ma’ruf Amin. Saya kira tadi clear dan itu ditegaskan sekali lagi di hadapan Pak Luhut,” ucap dia.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh melangsungkan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat siang.
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. (kn)
