KORANUSANTARA – Presiden Joko Widodo mengundang Khofifah Indar Parawansa. Gubernur Jawa Timur itu diundang ke Istana Merdeka, Kamis, 10 Agustus 2023. Kehadiran Khofifah tersebut sempat dikait-kaitkan dengan politik elektoral. Maklum, sedang momentum menjelang pemilihan presiden (pilpres) yang tinggal 187 hari.
Selain itu, jauh-jauh sebelumnya, nama Khofifah sudah kerap disebut sebagai bacawapres potensial. Nama ketua umum PP Muslimat NU itu juga berada di deretan atas dalam beberapa lembaga survei. Terlebih, banyak pihak telah menyatakan bahwa Jatim bakal menjadi palagan penentu kemenangan di Pilpres 2024. Itu juga diakui Anies Baswedan, bacapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
Khofifah akan mengakhiri masa jabatannya sebagai gubernur Jatim pada akhir Desember 2023. Praktis, alumnus Unair itu hanya menyisakan empat bulan lagi, sebelum akhirnya memutuskan apakah bakal running kembali di pilkada serentak pada November 2024.
Lantas, apakah panggilan ke Istana itu untuk membahas soal pilpres? Setelah pertemuan, Khofifah tegas menyatakan tidak. Kedatangannya untuk melaporkan beberapa hal ke presiden. ’’Berbagai program yang dulu sudah kami rancang di dalam RPJMD (rencana program jangka menengah daerah) itulah yang kami laporkan,” katanya.
Khofifah mengungkapkan, pihaknya bersyukur ekonomi di Jatim tumbuh 5,24 persen. Angka itu tertinggi se-Jawa. Lalu, inflasi hanya 0,15 persen. Adapun kemiskinan ekstrem turun sekitar 1,4 juta. Pada sektor pendidikan, siswa Jatim banyak yang diterima di perguruan tinggi.
Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga berharap ada penyerahan lahan di sekitar Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu). Tanah itu milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). ’’Ada salah satu program yang menurut kami masih bisa dikejar (sebelum masa jabatan berakhir). Kami dulu pernah merencanakan membangun Indonesia Islamic Science Park. Kita butuh lahan 101 hektare,’’ ungkapnya.
Bagaimana respons Presiden Jokowi? Khofifah menuturkan, presiden sangat mengapresiasi capaian Jatim. ’’Ini menurut saya bagian dari kinerja semua elemen di Jawa Timur,” imbuhnya.
Disinggung soal penjabat (Pj) kepala daerah yang akan menggantikannya, Khofifah mengaku belum dibahas dengan Presiden Jokowi. Kemungkinan pembahasan pada September mendatang. Lalu, apa rencana setelah tidak menjabat gubernur?
Khofifah menyatakan, dirinya perlu konfirmasi kepada beberapa tokoh. ’’Ada pertemuan secara reguler dilakukan oleh para ulama dan kiai di Jawa Timur. Tapi, belum sampai kepada posisi final bagaimana sesungguhnya rekomendasi untuk saya,” ungkapnya. (*)
