TANJUNG REDEB – Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto mengungkapkan dalam melakukan pemerataan pembangunan di seluruh kampung, diperlukan adanya perencanaan yang berkesinambungan.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Dedy meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk mengadakan evaluasi kerja lebih rutin.
Dimana setiap diadakannya evaluasi kinerja harus berdasarkan musyawarah mufakat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Berau.
“Kedepannya dengan adanya evaluasi kinerja serta hasil mufakat dapat melahirkan perbaikan birokrasi pemerintah kedepannya,” ucapnya.
Dikatanya, daya serap pembangunan ekonomi Pemerintah Daerah bisa terhambat sebab lemahnya sebuah perencanaan yang secara acuan terperinci tentang bagaimana pembangunan kedepannya itu tidak ada.
Pasalnya, setiap terjadi pergantian bupati maka terputus juga sebuah perencanaan pembangunan tersebut.
“Harusnya sebuah perencanaan perlu berkesinambungan,” tegasnya.
Menurutnya, keberhasilan sebuah pembangunan ekonomi daerah dapat terlihat dari meningkatnya kualitas kapasitas daerah serta Sumber Daya Manusia (SDM) suatu daerah.
Seperti halnya saat ada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang dimana semua usulan merupakan hasil musyawarah mufakat desa yang dibutuhkan disetiap perangkat kampung maupun masyarakat kampung.
Dijelaskanya, dari hasil usulan yang disampaikan maka terbentuklah sebuah usulan yang menjadi kebutuhan skala prioritas satu.
“Dan usulan skala prioritas satu disampaikan saat musrenbang untuk direalisasikan dan diprioritaskan untuk anggarannya,” imbuhnya.
Namun lanjutnya, tetap saja sering terjadi keluhan usulan-usulan kepala kampung yang hingga bertahun-tahun tidak terealisasi hingga sekarang.
Dirinya menegaskan, bila tidak terealisasinya perencanaan pembanguna suatu daerah disebabkan oleh anggaran yang terlalu besar, maka seharusnya Pemerintah Daerah memberikan solusi alternatif.
“Jika pemilihan anggarannya terlalu besar bisa saja dilakukan realisasi pembuka atau nanti ada lanjutannya, supaya kedepan tidak ada lagi bahasa Kepala Kampung yang merasa kecewa, ini namanya pemerataan keadilan disetiap daerah,” tutupnya. (ADV/KN)
