JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memainkan peran sentral dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, yang digelar pada 11–12 Juni di Jakarta. Dalam forum bertaraf internasional ini, Kementerian PU hadir tidak hanya sebagai peserta, tetapi sebagai motor penggerak arah kebijakan dan inovasi pembangunan infrastruktur nasional yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menjadi salah satu pembicara utama dalam sesi pleno ICI 2025. Dengan mengusung tema “Building Resilient Foundation: Strengthening Core Infrastructure for Cities of Tomorrow,” ia menekankan pentingnya membangun fondasi infrastruktur nasional yang kuat dalam menghadapi tantangan masa depan, seperti perubahan iklim, urbanisasi, serta ketimpangan akses.
“Infrastruktur bukan lagi soal pembangunan fisik semata, melainkan soal ketahanan sosial dan daya saing ekonomi. Kita harus membangun dengan visi jangka panjang, berorientasi pada rakyat, dan adaptif terhadap perubahan global,” ujar Menteri Dody.
Dalam paparannya, Menteri Dody menjelaskan infrastruktur Indonesia ke depan harus menjadi alat pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta instrumen penting dalam menjaga ketahanan nasional di bidang pangan, air, energi, dan konektivitas.
Kementerian PU juga menekankan pentingnya kolaborasi multipihak melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai solusi pembiayaan jangka panjang yang berkelanjutan.
“Transformasi layanan publik di sektor infrastruktur hanya bisa dicapai dengan kemitraan strategis antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan komunitas internasional,” tambahnya.
Menariknya, Kementerian PU juga menjadi kontributor utama dalam tujuh sesi diskusi tematik yang mencakup berbagai aspek infrastruktur lintas sektor.
Pertama, From Waste to Resource: pengelolaan limbah sebagai sumber daya melalui infrastruktur terpadu.
Kedua, Infrastructure Investment Process in Indonesia: transparansi dan efektivitas dalam pengelolaan investasi.
Ketiga, Driving Mobility: skala integrasi transportasi jalan dan rel untuk memperkuat konektivitas nasional.
Keempat, Partnering for Progress: penguatan kolaborasi pemerintah-swasta dalam pembangunan.
Kelima, Securing Water and Sanitation Infrastructure: menjamin air bersih dan sanitasi sebagai hak dasar.
Keenam, Enabling Innovation: pengembangan infrastruktur untuk pendidikan dan ekonomi kreatif.
Ketujuh, Water for Life: ketahanan air dan pangan sebagai prioritas nasional.
Melalui diskusi-diskusi tersebut, Kementerian PU akan menyampaikan pendekatan teknis dan kebijakan yang sedang diterapkan dalam berbagai proyek nasional.
Selain sesi konferensi, Kementerian PU turut berpartisipasi dalam pameran infrastruktur yang menampilkan berbagai proyek prioritas yang sedang dan akan dikembangkan. Proyek-proyek tersebut ditawarkan dalam berbagai skema pembiayaan, termasuk KPBU, yang dinilai mampu memperluas cakupan pembangunan tanpa membebani anggaran negara. (CHA/KN)
