JAKARTA – Dalam menghadapi Revolusi Industri 5.0 yang menuntut SDM yang kritis, kreatif, komunikatif, inovatif, dan melek teknologi, pendidikan memegang peran penting dalam membentuk SDM unggul yang adaptif terhadap perubahan zaman.
Menyadari hal tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan Program Kepemimpinan Sekolah secara luring di Gedung A, Kantor Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, Senin (23/6/2025).
Kepala Sekolah (KS), Pengawas Sekolah (PS), dan Tenaga Kependidikan (Tendik) memiliki peran strategis dalam menjamin terselenggaranya proses pembelajaran bermutu. Berdasarkan data lapangan, kebutuhan KS di Indonesia saat ini mencapai 50.971 orang, dengan 10.899 di antaranya diproyeksikan pensiun pada 2025, sementara 40.072 jabatan masih kosong. Tiga provinsi dengan kebutuhan KS tertinggi adalah Jawa Barat (7.490 orang), Jawa Tengah (6.881 orang), dan Jawa Timur (6.513 orang).
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa program ini menjadi langkah strategis memperkuat ekosistem pendidikan melalui kepemimpinan yang transformatif dan kolaboratif.
“Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan dibutuhkan kepemimpinan yang kuat, visioner, dan transformatif di tingkat satuan pendidikan. Oleh karena itu, KS, PS, dan Tendik memiliki peran strategis untuk memastikan proses belajar mengajar berlangsung bermutu,” kata Abdul Mu’ti.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (Ditjen GTKPG), Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa program ini merujuk pada sembilan regulasi nasional, salah satunya Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai KS. Untuk mendukung pelaksanaan program, Kemendikdasmen menyediakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan (SIMKSPSTK) yang terintegrasi di platform Rumah Pendidikan layanan Ruang GTK.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, memberikan dukungan penuh atas peluncuran program ini sebagai solusi kekosongan posisi KS yang signifikan.
“KS dituntut menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, kondusif, dan memiliki visi ke depan agar layanan pendidikan meningkat secara berkelanjutan. Pemerintah Daerah harus mempercepat pengangkatan KS agar tidak terjadi kekosongan yang menghambat proses pembelajaran,” ujar Hetifah.
Pendidikan yang berkualitas dan inklusif di era Revolusi Industri 5.0, menurut para pemangku kepentingan, membutuhkan kepemimpinan sekolah yang adaptif dan mampu mendorong inovasi. (MK)
Editor: Nicha R
