SAMARINDA – Antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) serta kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di Samarinda memantik perhatian serius DPRD Kalimantan Timur. Anggota DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, menyebut menjamurnya pedagang BBM eceran sebagai salah satu penyebab distribusi tidak merata.
Fuad mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah tegas dengan menggandeng aparat penegak hukum guna menindak pedagang ilegal. Menurutnya, celah dalam pelaksanaan aturan distribusi BBM kerap dimanfaatkan oleh oknum masyarakat untuk menjual BBM secara ilegal.
“Sebenarnya sudah ada regulasi untuk mencegah penjualan BBM tanpa izin. Sayangnya, ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini demi keuntungan pribadi,” ujar Fuad, Kamis (tanggal).
Fuad menjelaskan, praktik kolusi antara pembeli dan operator SPBU turut memperparah situasi. Oknum pembeli kerap menawarkan imbalan agar dapat membeli BBM melebihi batas yang ditentukan, sehingga stok cepat habis di SPBU.
“Akibatnya, masyarakat harus rela mengantre panjang, bahkan sering kali pulang tanpa mendapatkan BBM,” lanjutnya.
Selain masalah distribusi, Fuad menyoroti bahaya yang ditimbulkan pedagang BBM eceran. Penyimpanan BBM yang tidak memenuhi standar keamanan menjadi ancaman serius bagi keselamatan warga sekitar.
“Pedagang BBM eceran sering kali tidak memperhatikan aspek keselamatan. Risiko kebakaran sangat besar jika hal ini terus dibiarkan,” tegasnya.
Fuad menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap penjual BBM eceran serta pengawasan ketat di lapangan. Ia mendesak pemerintah daerah untuk menegakkan aturan yang berlaku demi memastikan distribusi BBM lebih merata dan aman.
“Kami mendorong pemerintah agar segera menindak tegas pedagang BBM eceran ilegal dan memastikan distribusi BBM sesuai dengan peruntukannya,” pungkas Fuad.
Kelangkaan BBM di Samarinda menjadi ujian serius bagi pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan persoalan ini demi kepentingan masyarakat luas. (adv)
Editor: Agus S
