Balikpapan kembali menghadapi kenyataan pahit terkait pembangunan flyover di kawasan Muara Rapak. Proyek yang dinantikan masyarakat untuk mengurangi kemacetan itu belum menunjukkan tanda-tanda akan segera dimulai. Baik pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum memberikan kejelasan mengenai kelanjutannya.
Kawasan Muara Rapak dikenal sebagai titik kemacetan parah di Balikpapan. Kendaraan berat seperti tronton, yang kerap melintasi jalur utama ini, menjadi salah satu penyebab utama. Ditambah dengan volume kendaraan yang terus meningkat setiap tahunnya, kebutuhan akan flyover semakin mendesak.
Namun, pada Rabu malam (27/11/2024), Sigit Wibowo, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, menyatakan bahwa pemerintah daerah hanya bisa menunggu langkah pemerintah pusat. “Pembangunan flyover ini sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian PU. Jadi kami di daerah hanya menunggu perkembangan lebih lanjut,” ungkap Sigit.
Meski menyadari pentingnya proyek ini, Sigit menyebutkan bahwa hingga kini belum ada pembahasan lebih lanjut dari pihak terkait. “Kita harus melihat perkembangan dulu. Karena itu sebenarnya adalah tugas pemerintah pusat,” tambahnya.
Warga Balikpapan, yang selama ini mengandalkan jalur tersebut, berharap flyover Rapak bisa menjadi solusi atas kemacetan yang menjadi “makanan sehari-hari”. Namun, Sigit juga menekankan perlunya perencanaan infrastruktur yang lebih luas untuk mengatasi masalah lalu lintas jangka panjang.
Seiring berjalannya waktu, masyarakat berharap ada koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan pusat.
Pembangunan flyover Rapak bukan sekadar harapan, tetapi kebutuhan mendesak yang memengaruhi mobilitas dan perekonomian Balikpapan.
“Kami berharap bukan hanya soal flyover, tapi juga perencanaan infrastruktur lain yang bisa mengatasi kemacetan secara menyeluruh,” tegasnya. (Adv)
Penulis: Hanafi
