KORANUSANTARA– Pendaftaran pasangan capres-cawapres ke KPU tinggal hitungan hari. Rencana awal, pendaftaran dimulai pada 19 Oktober. Namun, ada opsi dimajukan menjadi 10 Oktober. Artinya, kurang dari sebulan. Pergerakan parpol semakin dinamis. Demikian juga aktivitas para bacapres.
Ganjar Pranowo, misalnya. Minggu, 17 September 2023, bacapares PDIP itu menghadiri acara Forum Alumni Perguruan Tinggi (PT) se-Indonesia di gedung Djakarta Theater. Dalam kegiatan bertema Indonesia Emas itu, Ganjar juga menyoroti sejumlah masalah yang masih dihadapi bangsa ini. Mulai pendidikan, ketahanan pangan, hingga kasus rusuh Rempang.
Soal kesejahteraan, Ganjar menyebut masih banyak yang gajinya kecil. ’’Dari sepuluh lulusan terbaik perguruan tinggi, jika ditanya, adakah di antara mereka yang mau jadi guru atau dosen? Saya kira hanya sedikit sekali,’’ ujar mantan gubernur Jawa Tengah itu.
Alasannya, tentu soal penghasilan. Menurut Ganjar, alumni terbaik itu lebih memilih bekerja di instansi atau perusahaan bergengsi daripada menjadi guru atau dosen lantaran mendapat gaji lebih tinggi. ’’Bagaimana bisa kita membawa Indonesia menjadi negara maju jika guru sebagai orang yang sangat berpengaruh tidak kita perhatikan kesejahteraannya,’’ jelasnya.
Dengan bonus demografi sudah di depan mata, lanjut Ganjar, investasi di bidang pendidikan mesti lebih besar. Pendidikan yang bagus bukan hanya infrastrukturnya, melainkan juga gurunya. ’’Agar kualitas guru bagus, kesejahteraan mereka harus diperhatikan. Ini juga bagian dari cara kita menghormati guru dan menjadikan profesi ini sangat bergengsi,’’ katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Ganjar juga menyoroti persoalan korupsi. Dia menegaskan, pemberantasan korupsi mesti terus menjadi prioritas. Tanpa pemberantasan korupsi, mantan anggota DPR RI itu meyakini mimpi Indonesia menjadi negara maju tak akan pernah terwujud. Semua hal harus diperbaiki. ’’Mulai pendidikan, pencegahan, sampai penindakan,’’ bebernya.
Konflik aparat dengan warga di Pulau Rempang juga mendapat atensi dari Ganjar. Dia mengusulkan, penyelesaian masalah itu mesti mengedepankan dialog dan mendengarkan masyarakat. Pemerintah harus segera memanggil beberapa aktor yang terlibat dalam konflik itu untuk duduk bersama. Persoalan yang terjadi harus terang benderang dan terbuka. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. ’’Pemerintah harus segera turun tangan,’’ tegasnya.(*)
