TANJUNG REDEB – Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk mencari solusi konkret dalam menekan angka kemiskinan yang saat ini mencapai 5,54 persen. Menurutnya, meskipun angka tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional maupun Provinsi Kalimantan Timur, masalah ini tetap menjadi tantangan serius yang harus segera ditangani.
“Angka kemiskinan ini mungkin terlihat kecil secara statistik, tetapi dampaknya terhadap masyarakat dan pembangunan sangat besar. Ini harus menjadi prioritas untuk diselesaikan,” ujarnya.
Elita menekankan pentingnya kajian ilmiah dan komprehensif untuk memahami akar penyebab kemiskinan di Berau. Ia menyebutkan bahwa data pengeluaran per kapita sebagai ukuran kemiskinan perlu ditinjau lebih dalam agar solusi yang diambil tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu memberikan dampak jangka panjang.
“Tidak cukup hanya mengukur pengeluaran per kapita. Kita harus memahami faktor lain, seperti akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Kajian yang mendalam akan membantu kita menemukan solusi yang benar-benar efektif,” jelasnya.
Menurut Elita, pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak dapat dijadikan solusi utama untuk mengatasi kemiskinan. Sebaliknya, ia mengusulkan pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan kerja, peningkatan keterampilan, dan pembukaan lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
“BLT hanya membantu sementara, tapi tidak menyelesaikan masalah. Kita harus berinvestasi pada peningkatan kualitas SDM masyarakat agar mereka bisa mandiri,” katanya.
Ia juga menyoroti peran pendidikan yang berkualitas dan pembukaan lapangan kerja sebagai kunci untuk menekan angka kemiskinan. Menurutnya, masyarakat yang memiliki keahlian dan pendidikan yang memadai akan lebih mudah keluar dari lingkaran kemiskinan.
“Pendidikan adalah kunci utama. Jika kita memberikan akses pendidikan yang baik dan membuka lapangan kerja, maka kita bisa membantu masyarakat meningkatkan taraf hidup mereka,” ujar Elita.
Elita berharap Pemkab Berau dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat, untuk menciptakan program yang berkelanjutan dalam pengentasan kemiskinan. Ia juga meminta agar evaluasi dilakukan secara rutin untuk memastikan program-program tersebut berjalan efektif.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada sinergi dengan sektor swasta, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya agar hasilnya maksimal,” pungkasnya. (ADV/KN)
